Global Expose TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan – Akibat Batalnya Sidang paripurna pengesahan Laporan Keuangan Pertabggung Jawapan(LKPJ)tahun abggaran 2024 dan RKPMD 2026 Pada kamis 18 /4 -Oleh anggota DPRD kabupaten labuhanbatu selatan menjadi bermacam tanggapan diri kalangan berbagai pegiat media sosial
Contohnya YT di medsos menuliskan PP no 13 thn 2019 dan permendagri no 18 tahun 2021 Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerahselambat lambatnya bulan ke 3 tahun berjalan ysng menyampaikan kepada DPRD adalah bupati yang baru
DH juga menanggapi terlalu ramai postingan terhadap LKPJ bupati labusel kira kira dimana menur7t penulis temuannya atau kesalahannya yang telah tetjadi .LKPJ merupakan laporan keterangan pertanggung jawapan selama satu tahun untuk labusel 2024 sekarang 2025 terlebih bupati sekarang baru saja dilantik dimanabyang kurang tepat mohon diberi tahu
Has juga kewajiban ini diatur di uu no 23bthn 2014. Tentang pemerintah daerah dan peraturan turunan hal tersebut unyik memberilan informasi tentang kinerja pemerintsh daerah kepada DPRD dan masarakat luas.
Penulis : Mirwan Hasibuan
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Terkait Batalnya Rapat Paripurna Terkait LKPJ TA 2024 Menjadi Bermacam Pembicaraan Di Medsos
