Global Expose TV Jakarta – Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan jajaran direksi Pertamina di Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan kesiapan operasional RDMP Balikpapan yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026.
Dalam forum resmi tersebut, Mufti menilai terdapat ketidaksesuaian antara seremoni peresmian dan progres teknis proyek di lapangan.
Ia mengingatkan agar peresmian proyek strategis nasional tidak dilakukan sebelum benar-benar siap beroperasi secara optimal.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan untuk diresmikan. Jangan sampai Presiden meresmikan sesuatu yang faktanya belum selesai,” tegas Mufti dalam rapat.
Soroti Penurunan Kapasitas Produksi
Mufti juga menyinggung capaian kapasitas produksi kilang yang dinilai belum sesuai dengan target awal. Berdasarkan data yang disampaikannya, kapasitas produksi yang sebelumnya disebut dapat mencapai 260 ribu barel per hari, kini berada di kisaran 196 ribu barel per hari.
Menurutnya, selisih angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada DPR dan publik, termasuk faktor teknis maupun tahapan transisi produksi yang sedang berlangsung.
“Angka ini turun cukup signifikan. Kami ingin penjelasan yang transparan, apa penyebabnya dan bagaimana strategi peningkatannya,” ujarnya.
Pertanyakan Substansi yang Diresmikan
Dalam rapat itu, Mufti juga mengutip paparan manajemen Pertamina terkait milestone proyek yang disebutkan baru akan rampung sepenuhnya pada Desember 2026, dengan sebagian tahap penyelesaian ditargetkan Maret 2026.
Ia mempertanyakan substansi yang diresmikan Presiden pada Januari lalu apabila tahapan utama proyek masih berjalan.
“Kalau milestone utama baru selesai akhir 2026, lalu sebenarnya apa yang diresmikan Presiden pada Januari kemarin?” kata Mufti.
RDP tersebut turut dihadiri Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang diminta memberikan penjelasan komprehensif terkait progres fisik proyek, kesiapan operasional, serta roadmap peningkatan kapasitas produksi RDMP Balikpapan.
Komisi VI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional, khususnya yang menyangkut ketahanan energi dan penggunaan anggaran besar. DPR juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta sinkronisasi antara laporan teknis dan pernyataan resmi kepada publik.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Bahri
Sumber Berita: Komisi VI DPR RI Soroti Kesiapan RDMP Balikpapan, Mufti Anam: Jangan Sampai Presiden Diresmikan yang Belum Siap
