Pemkab Wajib Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan Sebulan Sekali

Jumat, 17 Februari 2023 - 08:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Indramayu – Kementerian Sosial (Kemensos) mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data setidaknya sebulan sekali.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Indri Polin, pada Kamis 16.02.

Indri menjelaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Indramayu di depan para Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial PKH se-Kabupaten Indramayu.

“Jangan sampai kemudian calon peserta yang diusulkan termasuk kedalam pekerjaan yang diluar ketentuan,” jelas Indri.

Ia juga menjelaskan kalau kepala daerah seluruh Indonesia mendapatkan surat dari Kemensos. Hal ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penerima bantuan sosial.

Dalam surat tersebut, Kemensos meminta agar penerima bansos yang diluar ketentuan yang ditetapkan segera dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada ASN yang penerima bansos, ada juga yang terdaftar di AHU sebagai pemilik perusahaan, memiliki upah diatas UMR, dan lainnya,” ungkap Kabid Indri.

Untuk itu, ia meminta agar Pendamping Sosial PKH bisa membantu proses verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui pemerintah desa lewat operator di wilayah tugasnya masing-masing.

Indri juga menyebut Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan inovasi pemetaan dan verifikasi data melalui kegiatan labelisasi sejak awal Desember 2022 lalu.

“Mudah-mudahan kegiatan labelisasi ini bisa dioptimalkan sampai 25 Februari mendatang,” jelas Indri.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah Jawa Barat I, Atoillah, yang hadir pada kegiatan ini menginstruksikan seluruh Pendamping Sosial untuk membantu proses pemutakhiran data yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Segera merapat ke wilayah dampingan masing-masing dan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat,” pungkas Atoillah.

Atoillah juga menyebut saat ini di Kabupaten Indramayu memiliki empat orang Koordinator Kabupaten untuk PKH, yakni Yahya, Darmaji, Supriyatin, dan Sudirman. (Ryn)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Operasi Zebra Mahakam 2026, Satlantas Polresta Balikpapan Sita Tiga Motor Berknalpot Brong Dalam Patroli Malam
Jelang Akhir Tahun, Polairud Polresta Balikpapan Perketat Pengamanan Perairan Teluk Balikpapan
Operasi Zebra Mahakam 2026, Ditlantas Polda Kaltim Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar
Polwan Biro Logistik Polda Kaltim dan Bhayangkari Salurkan 100 Paket Beras Untuk Warakawuri dan Masyarakat
Cegah Premanisme, Brimob Paser Intensifkan Patroli dan Sambangi Warga di Tanah Grogot
Brimob Kaltim Sisir Titik Keramaian di Samarinda, Antisipasi Pencurian dan Gangguan Kamtibmas
Brimob dan Relawan Bergerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Belakang Sekolah Pelita Hati Balikpapan
150 Wisudawan dan Wisudawati Yayasan Intermedia Jaya Utama Resmi Diwisuda, Siap Bersaing di Dunia Kerja 
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:37 WIB

Operasi Zebra Mahakam 2026, Satlantas Polresta Balikpapan Sita Tiga Motor Berknalpot Brong Dalam Patroli Malam

Sabtu, 21 November 2026 - 19:26 WIB

Jelang Akhir Tahun, Polairud Polresta Balikpapan Perketat Pengamanan Perairan Teluk Balikpapan

Sabtu, 21 November 2026 - 19:08 WIB

Operasi Zebra Mahakam 2026, Ditlantas Polda Kaltim Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar

Sabtu, 21 November 2026 - 18:58 WIB

Polwan Biro Logistik Polda Kaltim dan Bhayangkari Salurkan 100 Paket Beras Untuk Warakawuri dan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 18:39 WIB

Brimob Kaltim Sisir Titik Keramaian di Samarinda, Antisipasi Pencurian dan Gangguan Kamtibmas

Berita Terbaru