Global Expose TV SEMARANG – Upaya memperkuat perlindungan dan pengamanan hutan Indonesia memasuki tahap penting. Sebanyak 583 peserta Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan (Polsus Kehutanan) Tahun Anggaran 2026 mulai menjalani pendidikan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.
Pendidikan yang dibuka pada Rabu (19/8/2026) di Lapangan R. Oetomo, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, tersebut menjadi langkah awal menuju penguatan 6.500 Polisi Kehutanan yang akan dididik secara bertahap.
Pendidikan selama dua bulan itu dibuka oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, S.Hut. Kehadiran Polri dalam program ini menjadi bagian dari penguatan kompetensi Polisi Kehutanan agar semakin siap menghadapi dinamika tugas di lapangan.
Wamenhut: Polisi Kehutanan Harus Siap Bertugas
Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Polri yang memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri, Kalemdiklat Polri beserta jajaran, serta Korbinmas Baharkam Polri yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, para peserta tidak hanya dituntut menyelesaikan pendidikan, tetapi juga harus mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh saat menjalankan tugas.
“Setelah pendidikan, Polisi Kehutanan harus mampu menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya dengan bekal keterampilan yang telah dipelajari, serta mampu membangun kolaborasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.
Kurikulum Berbasis Kemampuan Nyata
Pendidikan Polsus Kehutanan Keterampilan Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2026 menerapkan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata di lapangan.
Materi pendidikan mencakup empat kompetensi utama.
Pertama, sikap dan tata nilai, meliputi integritas, karakter kebangsaan, HAM, kode etik, disiplin, dan tanggung jawab.
Kedua, pengetahuan tugas kepolisian, antara lain deteksi dini, patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan TKP/TPTKP, pengamanan barang bukti, operasi penertiban, regulasi, komunikasi, serta kemitraan dengan masyarakat.
Ketiga, keterampilan dasar, meliputi navigasi dan pemetaan, pemeriksaan tumbuhan dan satwa, pengenalan serta handling satwa, pengendalian kebakaran hutan, komunikasi efektif, hingga penyusunan laporan.
Keempat, keterampilan khusus, seperti Peraturan Baris-Berbaris (PBB), pengenalan senjata api, bela diri Polri, SAR dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), halang rintang, serta mountaineering.
Melalui pendidikan tersebut, para lulusan ditargetkan menjadi Polisi Kehutanan yang terampil, berintegritas, memiliki karakter kebangsaan, serta mampu melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kalemdiklat Polri: Bukan Mengubah Kewenangan, tetapi Memperkuat Kapasitas
Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. menegaskan, pendidikan yang diberikan di lingkungan Polri diarahkan untuk memperkuat kemampuan yang relevan dengan kebutuhan tugas Polisi Kehutanan.
“Polisi Kehutanan tidak cukup hanya memahami aspek kehutanan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi kondisi lapangan, memahami prosedur, menjaga barang bukti, menangani TKP, memiliki kemampuan SAR, serta mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” jelas Panca.
Ia menekankan, pendidikan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas atau mengubah kewenangan Polisi Kehutanan.
“Pendidikan ini bukan untuk mengubah kewenangan Polisi Kehutanan, tetapi memperkuat kapasitasnya agar tugas perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Tahap Awal Menuju 6.500 Polisi Kehutanan
Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan bahwa pendidikan 583 peserta tersebut merupakan tahap awal dari program penguatan sumber daya manusia Polisi Kehutanan.
Sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap.
“Ke depan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap. Untuk itu, kami berharap kerja sama dengan Polri dapat terus diperkuat,” ujar Rohmat.
Kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Polri juga akan dikembangkan, tidak hanya dalam pendidikan dasar, tetapi mencakup pendidikan tingkat manajerial serta pengembangan kompetensi lainnya.
Menjaga Hutan, Melindungi Masa Depan
Penguatan kapasitas Polisi Kehutanan pada akhirnya bukan semata-mata tentang peningkatan kemampuan personel, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Hutan yang terlindungi berarti sumber air lebih terjaga, ekosistem dan keanekaragaman hayati terlindungi, serta masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Karena itu, perlindungan hutan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” ujar Panca.
Sebanyak 583 peserta menjadi langkah awal menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang semakin profesional, terampil, dan siap menghadapi tantangan di lapangan.
Menuju Hutan Indonesia Aman. Hutan terlindungi, lingkungan terjaga, dan masa depan masyarakat semakin kuat.
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Menuju Hutan Indonesia Aman: 583 Polisi Kehutanan Dididik di Pusdik Binmas Polri
