Menkomdigi Keluarkan SE: Operator Dilarang Hilangkan Sisa Kuota Internet dan Tarik Biaya Tambahan!

Selasa, 1 September 2026 - 12:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Jakarta – Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

Melalui SE Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. SE ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Surat Edaran ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, kebijakan ini memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia,” paparnya.

Selain memastikan sisa kuota terlindungi, Kemkomdigi mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bentuk perlindungan sisa kuota tersebut antara lain berupa akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), maupun bentuk perlindungan lainnya yang tidak merugikan pelanggan.

Meutya menekankan perubahan penting dalam pendekatan layanan telekomunikasi yaitu pelanggan yang menentukan pilihan layanan yang sesuai kebutuhannya, bukan operator yang menentukan pilihan untuk pelanggan.

“Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujar Meutya.

Kemkomdigi juga mewajibkan operator memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan, serta perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi tersebut harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami sehingga pelanggan dapat mengetahui hak dan pilihan layanan yang tersedia bagi mereka. Operator juga wajib menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi sehingga memudahkan pelanggan dalam mengecek penggunaan dan sisa kuota layanan yang telah dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi, serta secara berkala melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban satu kali setiap bulan. Laporan menjadi bagian dari mekanisme Kemkomdigi untuk memantau kepatuhan operator terhadap ketentuan perlindungan sisa kuota dan pemenuhan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui Surat Edaran ini, Kemkomdigi memastikan penyelenggaraan layanan telekomunikasi nasional terus berkembang dengan tetap menempatkan kepentingan dan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional.

Facebook Comments Box

Penulis : Sutari

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Menkomdigi Keluarkan SE: Operator Dilarang Hilangkan Sisa Kuota Internet dan Tarik Biaya Tambahan!

Berita Terkait

Audiensi dengan Kasi Intel Kejari Sumber, ICC Soroti Tiga Poin Penting Penegakan Hukum di Kabupaten Cirebon
Sarasehan Kebangsaan, Ketua Ranting PDIP Desa Bojong Wetan Yon Surono, Dapat Pujian dari Anggota DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri
Sholawat Akbar Bersama Gus Aldi, Warnai Pembukaan Milad Ke-41 SMAN 1 Arjawinangun  
Polresta Cirebon Launching Poliran dan Gelar Job Fair, Kapolresta Cirebon Dorong Perluasan Kesempatan Kerja
Milad Ke‑32 SMAN1 Jamblang, Mengalir dengan Karya, Tumbuh dalam Budaya  
400 Guru PAUD di Kabupaten Cirebon Ikuti Bimtek Pendidikan Inklusi
KH Abbas Abdul Jamil Jadi Pahlawan Nasional, Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Cirebon
Diskominfo Kabupaten Cirebon Dorong UMKM Optimalkan Media Sosial untuk Perluas Pasar
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Audiensi dengan Kasi Intel Kejari Sumber, ICC Soroti Tiga Poin Penting Penegakan Hukum di Kabupaten Cirebon

Rabu, 18 November 2026 - 23:06 WIB

Sarasehan Kebangsaan, Ketua Ranting PDIP Desa Bojong Wetan Yon Surono, Dapat Pujian dari Anggota DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri

Rabu, 18 November 2026 - 22:21 WIB

Sholawat Akbar Bersama Gus Aldi, Warnai Pembukaan Milad Ke-41 SMAN 1 Arjawinangun  

Kamis, 12 November 2026 - 08:41 WIB

Polresta Cirebon Launching Poliran dan Gelar Job Fair, Kapolresta Cirebon Dorong Perluasan Kesempatan Kerja

Rabu, 11 November 2026 - 19:43 WIB

Milad Ke‑32 SMAN1 Jamblang, Mengalir dengan Karya, Tumbuh dalam Budaya  

Berita Terbaru