Global Expose TV Kota BALIKPAPAN – Akurasi data dan kepastian pemenuhan hak Veteran menjadi fokus dalam Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data Veteran Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Selasa (27/10/2026).
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si., diwakili Aspers Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Arif Hariyanto, S.H., dalam kegiatan yang dipimpin Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H. tersebut.
Workshop ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan mekanisme pendataan, verifikasi, dan penyelesaian administrasi Calon Veteran hingga penetapan status Veteran sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting agar proses administrasi berjalan tertib, transparan, dan tidak menghambat pelayanan maupun pemenuhan hak para Veteran.
Dalam sambutan Pangdam VI/Mulawarman yang dibacakan Aspers Kasdam, ditegaskan bahwa workshop tersebut tidak sekadar membahas persoalan administrasi, tetapi juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk menyatukan persepsi, memperjelas kewenangan, serta memperkuat tanggung jawab setiap instansi yang terlibat.
Menurut Pangdam, sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar pelayanan keveteranan berjalan harmonis, efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Salah satu kunci utamanya ialah memastikan data Veteran akurat, valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pemrosesan hak sesuai peraturan perundang-undangan.
Pangdam juga mendorong agar forum tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala dalam pengajuan Calon Veteran menjadi Veteran. Dengan demikian, proses verifikasi dapat berlangsung lebih efektif tanpa menimbulkan hambatan administratif bagi pihak yang berhak.
Sementara itu, sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, menekankan pentingnya sinergi dalam memastikan hak-hak Veteran tetap menjadi perhatian, mulai dari pemberian tanda kehormatan hingga aspek kesejahteraan.
Negara, sebagaimana disampaikan dalam sambutan tersebut, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai wadah resmi para pejuang. Karena itu, keberlangsungan organisasi dan pelayanan kepada Veteran harus tetap terjamin, termasuk di tengah penataan struktur organisasi.
Penataan organisasi melalui likuidasi Babinminvetcaddam turut membawa perubahan dalam pelaksanaan fungsi administrasi Veteran di daerah. Fungsi tersebut selanjutnya dijalankan oleh satuan kewilayahan, yakni Spersdam melalui Pabandya Sahlurvetcad di tingkat Kodam dan Pasipers Kodim di tingkat kabupaten/kota.
Perubahan ini menuntut kesiapan personel serta pemahaman teknis yang memadai agar proses pendataan, verifikasi, dan pengurusan administrasi Calon Veteran tetap berjalan sesuai prosedur. Workshop tersebut menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman sekaligus memastikan perubahan organisasi tidak mengganggu kualitas pelayanan.
Secara berjenjang, administrasi keveteranan dilaksanakan melalui Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat (TPP). Tahapan ini mencakup verifikasi hak dan kesejahteraan Veteran, termasuk Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, serta bantuan lainnya sesuai ketentuan.
Ketelitian dalam setiap tahapan menjadi hal mendasar untuk mencegah kekeliruan data dan memastikan hak diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan. Karena itu, koordinasi antara unsur TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu berjalan secara konsisten.
Komitmen memperkuat koordinasi juga terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber dari PT Taspen (Persero), BPJS, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda Pemerintah Kota Balikpapan, Ketua DPD LVRI Kalimantan Timur, PT Taspen Cabang Balikpapan, BPJS Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta unsur terkait lainnya.
Melalui workshop ini, Kodam VI/Mulawarman berharap terbangun kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih solid dalam pengelolaan administrasi keveteranan. Targetnya, pendataan semakin akurat, proses verifikasi lebih tertib, dan pelayanan terhadap Veteran dapat berjalan optimal sehingga hak-hak mereka diproses secara tepat sesuai ketentuan.
Penulis : S Bahri
Editor : Korwil Provinsi Kaltim
Sumber Berita: Workshop Administrasi Veteran di Balikpapan, Kodam VI/Mulawarman Perkuat Validitas Data dan Kepastian Hak Veteran












