Global Expose TV Kabupaten BUTON TENGAH, Sulawesi Tenggara – Persoalan kelangkaan dan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra), kian menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda mendesak Mabes Polri turun tangan melakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran kepolisian setempat, sekaligus meminta TNI membantu mengawal distribusi BBM agar penyalurannya tidak menyimpang dari ketentuan.
Desakan tersebut mencuat setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Senin (26/10/2026). Rapat itu merupakan tindak lanjut pembahasan persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD mengundang sejumlah pihak, mulai dari pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pemilik pangkalan minyak tanah, hingga perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
LSM Garuda menilai persoalan distribusi BBM bersubsidi di Buton Tengah tidak boleh berhenti pada pembahasan administratif dan rapat koordinasi. Diperlukan tindakan nyata berupa pemeriksaan lapangan, audit penyaluran, serta pengawasan ketat untuk memastikan Solar, Pertalite, dan minyak tanah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dugaan Jatah BBM oleh Oknum Aparat Jadi Sorotan
Salah satu persoalan serius yang disoroti LSM Garuda adalah dugaan adanya oknum aparat yang meminta jatah BBM bersubsidi, baik dalam bentuk uang maupun bahan bakar, yang kemudian diduga diperjualbelikan di luar wilayah Buton Tengah.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi menjadi persoalan serius karena dapat mengganggu rantai distribusi, mengurangi hak masyarakat, serta membuka peluang penyalahgunaan BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok penerima subsidi.
LSM Garuda menegaskan, penambahan kuota bukan satu-satunya solusi apabila pengawasan di lapangan masih lemah. Sebanyak apa pun pasokan yang dialokasikan, persoalan kelangkaan akan terus berulang apabila distribusinya tidak transparan dan potensi penyimpangan tidak ditindaklanjuti.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut masih merupakan pernyataan LSM Garuda yang harus dibuktikan melalui penyelidikan objektif. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi maupun keterangan dari pihak yang dituding untuk mengonfirmasi tuduhan tersebut.
Ratusan Titik Penyaluran Harus Diawasi
LSM Garuda juga mempertanyakan efektivitas tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Buton Tengah.
Berdasarkan data yang disampaikan lembaga tersebut, terdapat sekitar lima SPBU, satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dua APMS tradisional, serta 111 pangkalan minyak tanah yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Jumlah sarana penyaluran tersebut semestinya menjadi bagian dari sistem distribusi yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Namun, kenyataan bahwa warga masih mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi dinilai perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh.
LSM Garuda mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memeriksa kesesuaian kuota dengan realisasi penyaluran, administrasi distribusi, hingga mekanisme penjualan di setiap titik penyalur.
Pemeriksaan juga perlu mengidentifikasi secara jelas apakah persoalan yang terjadi disebabkan keterbatasan pasokan, hambatan distribusi, peningkatan kebutuhan, atau dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dengan begitu, penyelesaian persoalan tidak hanya berdasarkan keluhan maupun asumsi, tetapi didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Desak Mabes Polri Periksa Kapolres hingga Kapolsek
Desakan paling tegas disampaikan LSM Garuda kepada Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara agar melakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran pejabat utama Polres Buton Tengah, termasuk Kapolres dan para Kapolsek di wilayah tersebut.
Permintaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam persoalan distribusi BBM bersubsidi yang kini menjadi perhatian masyarakat.
LSM Garuda meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan bukti pelanggaran oleh anggota kepolisian, penindakan diminta dilakukan sesuai ketentuan hukum serta peraturan internal Polri.
Langkah pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Namun, desakan pemeriksaan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan atau kesalahan Kapolres, Kapolsek, maupun anggota kepolisian lainnya. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan institusi yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan.
Minta TNI Turun Kawal SPBU, SPBN, dan Pangkalan
Tak hanya meminta Mabes Polri melakukan pemeriksaan, LSM Garuda juga meminta Komandan Kodim 1413/Buton memberikan perhatian khusus terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi di Buton Tengah.
Lembaga tersebut mengusulkan keterlibatan personel TNI untuk membantu pengamanan dan pengawasan saat penyaluran BBM berlangsung di SPBU, SPBN, maupun pangkalan minyak tanah, dengan tetap berpedoman pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran aparat di lokasi distribusi diharapkan mampu menciptakan situasi yang tertib, mencegah potensi keributan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hendak mendapatkan BBM sesuai hak dan ketentuan.
Pengawasan langsung juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pasokan, kuota, dan realisasi penjualan.
Bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital untuk menunjang aktivitas melaut dan menopang perekonomian keluarga. Begitu pula minyak tanah yang masih menjadi kebutuhan rumah tangga sebagian masyarakat.
Karena itu, distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan bisnis dan pasokan, melainkan menyangkut keadilan akses serta perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Jangan Biarkan Hak Masyarakat Tergerus
LSM Garuda berharap RDP DPRD Buton Tengah tidak sekadar menjadi forum penyampaian keluhan tanpa tindak lanjut. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari evaluasi distribusi, pemeriksaan dugaan penyimpangan, hingga pengawasan berkala di seluruh titik penyaluran.
Pemerintah daerah, pengelola SPBU, SPBN, APMS, pangkalan minyak tanah, serta aparat penegak hukum diminta menjalankan fungsi masing-masing secara terbuka dan bertanggung jawab.
Transparansi kuota, realisasi penyaluran, serta mekanisme distribusi harus menjadi perhatian utama. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan juga perlu ditindaklanjuti secara profesional.
Persoalan ini membutuhkan jawaban nyata, bukan sekadar janji penambahan kuota atau pernyataan bahwa distribusi berjalan normal.
Masyarakat Buton Tengah berhak memperoleh BBM bersubsidi sesuai peruntukannya tanpa harus terus menghadapi kelangkaan, antrean panjang, maupun ketidakpastian pasokan.
Kini, publik menanti langkah tegas pihak terkait untuk membuktikan bahwa pengelolaan BBM bersubsidi benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan membuka ruang bagi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil Kalimantan
Sumber Berita: Kelangkaan BBM Subsidi di Buton Tengah Disorot, LSM Garuda Desak Mabes Polri Periksa Jajaran Polres dan Minta TNI Kawal Distribusi












