Global Expose TV Indramayu – Demi hanya untuk meraup keuntungan yang besar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur negara, berbagai macam cara yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Salah satunya, yakni mengurangi volume ketebalan ready mix.
Seperti Rehabilitasi Jalan Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana di indikasi bermain-main spesifikasi volume ketebalan demi untuk meraup keuntungan yang besar,.
Diketahui, proyek Rehab Jalan Desa Panyindangan Kulon tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu melalui Dinas PUPR setempat, dengan total biaya senilai Rp.358.697.000, dikerjakan oleh CV Putri Elvira, dalam waktu 90 hari kalender.
Hasil cek dan ricek jurnal investigasi, pada Minggu (15/10/2023), saat mengukur menggunakan pita ukur, ketinggian laveling pada proyek tersebut yaitu mencapai 10 cm hingga 12 cm. Sedangkan, untuk papan bekisting yang digunakan berukuran 20 cm.
Jika ketinggian laveling mencapai 10 cm hingga 12 cm, untuk ketebalan ready mix pada proyek tersebut diperkirakan hanya 8 cm dan maksimalnya 10 cm. Selain itu, pemasangan papan bekisting juga terlihat di pendam dengan kedalaman mencapai 5 cm.
Indikasi lainnya, untuk bagian laveling hanya digelar pada bagian tengah saja. Sedangkan, pada bagian sisi berdekatan dengan papan bekisting tampak kosong tidak ada material batu pengerasan. Hal itu, diduga bagian yang akan di jadikan sebagai sample.
Motifnya adalah seolah-olah volume ketebalan pada proyek tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditentukan dalam kontrak. Padahal, hal demikian diduga hanyalah akal-akalan pihak pelaksana untuk mengelabui publik.
Melihat fenomena demikian, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang minta dirahasiakan, kepada sejumlah media mengungkapkan keanehan terhadap pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dalam hal pengawasan di lapangan.
Menurutnya, indikasi pengurangan volume dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh pihak pelaksana proyek ketika pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu betul-betul menjalankan tupoksinya dengan profesional.
Lebih lanjut, dirinya berpendapat bahwa sebelum di lakukan pengecoran pada prinsipnya di lakukan peninjauan terlebih dahulu oleh pihak Dinas PUPR. Ketika memang sudah sesuai, kata dia, barulah kemudian dilakukan pengecoran.
“Seharusnya indikasi tersebut tidak muncul ketika pihak pengawas bekerja secara profesional. Setahu saya, sebelum pengecoran itu dilakukan peninjauan terlebih dahulu oleh pihak Dinas PUPR.” Ucap salah seorang tokoh masyarakat dengan keheranan.
Dihari yang sama, media ini menghubungi Direktur CV Putri Elvira guna dimintai penjelasannya terkait informasi tersebut namun tidak mendapat respon hingga pemberitaan ini ditayangkan. (Ry)











