Global Expose TV JAKARTA – Bareskrim Polri membongkar lima kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kejahatan lintas negara yang semakin beragam. Mulai dari perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan untuk warga negara China, hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi 13 korban dari lima laporan polisi. Pengungkapan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana jaringan perdagangan manusia memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, serta iming-iming pekerjaan bergaji besar untuk menjerat masyarakat.
Kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Konferensi pers dipimpin Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., bersama perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Nurul Azizah menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merampas hak korban, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Modus operandi pelaku kini semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Nurul.
Lima kasus, beragam modus perdagangan manusia
Kasus pertama berkaitan dengan dugaan penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Korban berinisial M awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan upah Rp1,2 juta. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, tetapi pada Februari 2026 pihak keluarga menerima kabar bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan lima tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan yang mengurus dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Kasus kedua mengungkap perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban telah difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Berikutnya, kasus ketiga mengungkap praktik perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China, disertai iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta dan uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Penyidikan menemukan dugaan jaringan agen perdagangan perempuan yang beroperasi di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin.
Nilai transaksi dalam jaringan tersebut bahkan disebut mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan. Dalam perkara ini, tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan, dengan dugaan peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
WNI dijanjikan pekerjaan, justru direkrut menjadi militer bayaran
Dua perkara lainnya memperlihatkan modus yang tak kalah mengkhawatirkan, yakni perekrutan WNI untuk dijadikan militer bayaran di Rusia.
Pada kasus keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji USD 3.000 dan bonus kontrak USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai kenyataan karena korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MI yang diduga bertanggung jawab atas perekrutan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui transaksi dompet aset kripto.
Sementara itu, kasus kelima mengungkap perekrutan WNI melalui media sosial TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan USD 3.000, serta biaya keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada penangkapan para tersangka. Bareskrim Polri akan terus menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk pihak perekrut, penyandang dana, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran uang hasil kejahatan.
Izin perusahaan penempatan PMI turut dicabut
Dari sisi pengawasan, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Pada 30 September 2025, perusahaan tersebut dijatuhi sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Sanksi kemudian diakhiri pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, dengan status tetap dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Pendalaman kementerian menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
Atas pelanggaran yang kembali terjadi selama masa pengawasan, KP2MI mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
“Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Ia memastikan koordinasi dengan Bareskrim Polri terus diperkuat melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung untuk kepentingan penegakan hukum.
Polri ingatkan masyarakat waspadai tawaran kerja bergaji fantastis
Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar harus diwaspadai apabila proses perekrutannya disertai tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, dan berujung pada eksploitasi.
Menurutnya, Polri tidak melarang masyarakat bekerja ke luar negeri. Namun, setiap keberangkatan harus dilakukan melalui jalur resmi agar hak dan keselamatan pekerja mendapatkan perlindungan.
Masyarakat diminta memastikan perusahaan penempatan memiliki izin, kontrak kerja jelas, perlindungan asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Warga juga diimbau tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya.
Selain penindakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri terus mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi publik, kampanye antiperdagangan orang, serta penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Pengungkapan lima perkara ini menjadi peringatan bahwa perdagangan manusia dapat bersembunyi di balik tawaran pekerjaan, pernikahan, hingga kesempatan berkarier di luar negeri dengan imbalan fantastis.
Polri mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengenali pola perekrutan ilegal, serta segera melaporkan indikasi TPPO kepada aparat penegak hukum.
Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya.
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Bareskrim Polri Bongkar Lima Kasus TPPO, 13 Tersangka Ditangkap, Modus Pengantin Pesanan hingga Tentara Bayaran Rusia












