Global Expose TV JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa organisasinya tetap solid dan konsisten mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah berkembangnya dinamika politik yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam maklumat resmi yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Maret menyatakan bahwa JPKP menghormati setiap keputusan dan langkah politik Gibran, termasuk informasi mengenai pengajuan pengunduran diri yang disebut telah disampaikan pada 11 November 2026 berdasarkan komunikasi dan koordinasi pihaknya dengan sejumlah pihak terkait.
Meski demikian, Maret menegaskan bahwa pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden secara resmi. Status jabatan tersebut tetap harus diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, kedudukan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Maret menilai seluruh proses politik dan ketatanegaraan tersebut harus disikapi secara dewasa dengan tetap mengedepankan konstitusi serta kepentingan bangsa dan negara.
“Setiap langkah politik tentu memiliki pertimbangan dan konsekuensinya masing-masing yang patut kita hormati. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak perlu disesali, tidak perlu kecewa, dan tidak perlu memperpanjang polemik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa arah perjuangan JPKP tidak boleh bergantung pada figur atau jabatan tertentu. Sebagai organisasi relawan dan pendamping kebijakan pembangunan, JPKP harus tetap menjalankan fungsi dukungan, pendampingan, pengawalan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Maret menegaskan, siapa pun yang nantinya menduduki posisi Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional yang sah, JPKP akan tetap menjalankan perannya secara konstruktif, objektif, kritis, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, komitmen organisasi adalah mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai mandat konstitusional periode 2024–2029, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Di akhir maklumatnya, Maret mengajak seluruh jajaran dan keluarga besar JPKP, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjaga persatuan, memperkuat soliditas organisasi, serta tidak terjebak dalam polemik politik yang berlarut-larut.
“JPKP bukan organisasi yang menggantungkan arah perjuangannya pada satu figur atau jabatan. JPKP adalah organisasi pengabdian yang harus tetap berdiri teguh pada prinsip konstitusi, kepentingan bangsa dan negara, serta keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Ia pun menegaskan pesan utama kepada seluruh jajaran organisasi: JPKP harus tetap solid, konsisten, dan tidak kehilangan arah perjuangan.
Salam Pengabdian Tanpa Syarat, JPKP Siap Melayani!
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: JPKP Hormati Sikap Politik Gibran, Maret Sueken Tegaskan Organisasi Tetap Solid Kawal Pemerintahan Prabowo












