Global Expose TV Kota BALIKPAPAN, 3 Juli 2026 – Penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) tidak cukup hanya menjadi target pemerintah. Keberhasilan mewujudkan kedaulatan energi nasional ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional secara tepat waktu, profesional, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Komisaris Independen PT Rekayasa Industri, Maret Samuel Sueken, yang menegaskan bahwa percepatan penyelesaian proyek kilang nasional merupakan kunci utama mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Menurutnya, langkah pemerintah memulai penghentian impor solar secara bertahap sejak 1 Juli 2026 serta menargetkan penghentian impor bensin mulai 1 Juli 2027 merupakan kebijakan strategis yang harus didukung dengan percepatan penyelesaian infrastruktur energi nasional.
“Stop impor BBM tidak boleh berhenti sebagai slogan atau target administratif. Ia harus diwujudkan melalui penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang mampu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri,” tegas Maret.
Maret menilai Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara yang mandiri di bidang energi. Kekayaan minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, tenaga air, energi surya, hingga potensi biodiesel dan bioavtur berbasis kelapa sawit merupakan modal besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
“Masalah Indonesia bukan kekurangan sumber daya energi, tetapi masih terbatasnya kapasitas pengolahan. Selama kilang nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, selama itu pula Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM dan kehilangan nilai tambah yang seharusnya dinikmati rakyat,” ujarnya.
Sebagai Komisaris Independen PT Rekayasa Industri, Maret mengaku aktif melakukan pengawasan langsung terhadap Proyek RDMP Balikpapan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi lapangan, identifikasi hambatan (bottleneck), evaluasi progres pekerjaan, hingga pemberian masukan berdasarkan pengalaman lebih dari 26 tahun di industri Engineering, Procurement, and Construction (EPC).
Ia menegaskan, pengawasan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi.
“Laporan terbaik adalah kondisi di lapangan. Dari sanalah kita mengetahui persoalan riil yang harus segera diselesaikan. Pengawasan harus mampu mendorong percepatan penyelesaian proyek, bukan sekadar menjadi formalitas,” katanya.
Maret mengingatkan bahwa Proyek RDMP Balikpapan telah memasuki tahun ketujuh sejak Effective Date kontrak EPC pada 27 Februari 2019. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan pada 13 Juni 2026 dan evaluasi hingga 30 Juni 2026, masih terdapat sejumlah pekerjaan konstruksi maupun penyelesaian aspek komersial yang memerlukan percepatan.
Menurutnya, setiap keterlambatan proyek memiliki konsekuensi besar terhadap perekonomian nasional.
“Setiap hari proyek strategis tertunda berarti setiap hari Indonesia masih mengimpor BBM, devisa terus keluar, manfaat ekonomi tertunda, dan kesempatan kerja ikut tertahan. Dalam industri EPC kami mengenal satu prinsip: down time is cost. Pada proyek strategis nasional, cost itu pada akhirnya menjadi beban seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh kementerian, BUMN, kontraktor, regulator, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.
Menurut Maret, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan nasional dengan target yang jelas, koordinasi yang cepat, tata kelola yang baik, serta pengambilan keputusan yang efektif.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proyek kilang strategis harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Kilang bukan sekadar infrastruktur. Kilang adalah fondasi kedaulatan energi Indonesia. Setiap kilang yang beroperasi berarti berkurangnya impor BBM, meningkatnya ketahanan energi nasional, bertambahnya lapangan kerja, berkembangnya industri nasional, dan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta energi dunia,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Maret menegaskan bahwa mewujudkan kemandirian energi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Stop impor BBM bukan sekadar target pemerintah. Ini adalah harga diri bangsa. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak berbicara tentang kedaulatan energi, tetapi siapa yang mampu menuntaskan proyek-proyek strategis nasional dan benar-benar mewujudkannya,” pungkasnya.
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Maret Samuel Sueken: Selamatkan Proyek Strategis Nasional untuk Wujudkan Kedaulatan Energi Indonesia
