Pemkab PPU Adakan Pembinaan Reformasi Birokrasi Bagi ASN nya

Global Expose TV Kabupaten PPU, Kaltim-Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar membuka secara resmi pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten PPU. Giat ini diselenggarakan di Aula lantai III Kantor Bupati PPU, Nipah-nipah, pada Kamis, (25/01/24).

Dalam sambutanya Tohar mengatakan, reformasi birokrasi bukanlah sekedar restrukturisasi internal. Namun merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Seiring dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten PPU mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan cara melibatkan pemerintah Provinsi Kaltim dalam proses pembinaan reformasi birokrasi di lingkup pemda PPU,” kata Tohar.

Ia berharap kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan tersebut secara seksama sehingga dapat memahami dari konsepsi kaitanya pesoalan kekinian yang akan berdampak pada tindak lanjut kepada struktur SKPD.

Penyelenggaraan pemerintahan sambung dia, berjalan dan bekerja diatas totalitas system. Tugas dan fungsi bisa dibedakan tetapi tidak bisa di pisahkan. ” Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi adalah jawaban idealnya tetapi itu juga tidak mudah,” kata Tohar.

Dijelaskannya, Gubernur Kalimantan Timur, tengah melakukan satu program aplikasi yang disebut Desa Presisi dan disaat kegiatan Forum Silaturahmi dan Komunikasi Para Pemegang Saham yang dilaksanaan di Gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor beberapa hari lalu, disaat itu data yang dibuka adalah data Kabupaten PPU.

Dari aplikasi tersebut tambah Tohar, dapat dilihat contoh soal hubungan nya dengan berapa rumah tangga persektor kewilayahan desa dan kelurahan yang tidak memiliki jamban, titik koordinatnya, kepala keluarganya, jumlah anggota keluarga, datanya ada, kaitanya dengan pendidikan termasuk anak yang drop out juga ada terdata.

Tohar mengajak SKPD terkait mendayagunakan aplikasi yang kaitanya denga urusan urusan yang interen dengan urusan kelembagaan. Termasuk kaitannya dengan kemiskinan, dari hasil aplikasi tersebut adalah bagian bagian yang mengundang untuk merumuskan program selanjutnya, bagian dari interpensi pemerintah terhadap program yang harus diusung ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya” Insya Allah Aplikasi tersebut akan di launching pada tanggal 29/1/24 mendatang,” tutupnya.