Perda APBD 2023 Indramayu Jadi Atensi, Irjen Kemendagri: Tidak Ada Masalah Dengan Perkada.

Sabtu, 31 Desember 2022 - 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Indramayu – Gagal disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun 2023, menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Secara khusus, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri mengirimkan utusannya ke Indramayu untuk menjelaskan posisi hukum gagalnya penetapan Perda APBD tahun 2023 tersebut. Ia adalah Arsan Latif, Inspektur IV Itjen Kemendagri.
Dihadapan Bupati Indramayu, Nina Agustina, serta seluruh perangkatnya, Arsan menjelaskan gagalnya pengesahan Perda APBD 2023 tidak akan memengaruhi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ia menyebut gagalnya pengesahan APBD dalam kasus di Indramayu, itu karena tidak ada titik temu kerangka anggaran yang diajukan eksekutif sehingga DPRD tidak menggunakan haknya (menyetujui).

Oleh karenanya, Perda APBD yang gagal disahkan dapat diganti dengan menggunakan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) APBD tahun 2023.

“Tidak ada masalah, perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan dengan Perkada. Ini bukan hal baru, sebab terjadi di daerah lain,” tukas Arsan, Kamis, (7/12).

Arsan mengatakan, Perda APBD sesuai aturan berproses selama enam puluh hari. Yakni setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan ditetapkan sekitar Juli, maka berproses sampai pada penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di awal September.

“Dari situ, dibuatlah Raperda APBD sampai ke pembahasan, biasanya melalui rapat pembahasan dengan DPRD. Batas waktu sampai disetujui bersama menjadi Perda APBD adalah 30 November. Jika tidak ada kesepakatan maka nantinya menggunakan Perkada APBD,” papar Arsan.

Lebih lanjut Arsan menjelaskan, Perkada APBD besarannya maksimal sama dengan APBD tahun sebelumnya. Sebagai contoh, jika usulan Raperda APBD Indramayu tahun 2022 sebesar Rp3,6 triliun, maka Perkada APBD tahun 2023 tidak boleh lebih dari Rp3,6 triliun.

“Kalaupun misalnya ada kebutuhan anggaran tambahan Rp200 miliar, tidak masalah. Sebab Perkada APBD bisa berubah menjadi Perda APBD yakni melalui proses anggaran perubahan tahun 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan RKPD yang disusun mulai Juli 2023. Bisa saja nilainya lebih besar dari Rp3,6 triliun tadi,” jelas dia.(Ry)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Kutim Bekuk Pria Diduga Pengedar Sabu, 3,95 Gram Barang Bukti Disita
Kapolres Kutim Tekankan Pencegahan Bullying, Orang Tua Diminta Lebih Awasi Pergaulan Anak
Kapolres Kutai Timur Pimpin Jumat Bersih di Bukit Pelangi, Perkuat Sinergi Warga Lewat Green Policing
Polisi Sahabat Anak, Satlantas Polres Kutim Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini
Kebakaran Hanguskan 23 Bangunan di Kampung Lambing, Kerugian Ditaksir Rp3,7 Miliar
Polresta IKN Perkuat Kedekatan Dengan Masyarakat Lewat Jumat Keliling, Ajak Warga Jaga Kamtibmas
Polresta Kawasan IKN Bersihkan Jalan Negara, Perkuat Komitmen Green Policing Wujudkan Nusantara Asri
Wakapolda Kaltim Ajak Masyarakat Karang Joang Jaga Kelestarian Alam Lewat Green Policing
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:44 WIB

Satresnarkoba Polres Kutim Bekuk Pria Diduga Pengedar Sabu, 3,95 Gram Barang Bukti Disita

Sabtu, 14 November 2026 - 07:53 WIB

Kapolres Kutim Tekankan Pencegahan Bullying, Orang Tua Diminta Lebih Awasi Pergaulan Anak

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Kapolres Kutai Timur Pimpin Jumat Bersih di Bukit Pelangi, Perkuat Sinergi Warga Lewat Green Policing

Sabtu, 14 November 2026 - 07:09 WIB

Polisi Sahabat Anak, Satlantas Polres Kutim Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 - 06:57 WIB

Kebakaran Hanguskan 23 Bangunan di Kampung Lambing, Kerugian Ditaksir Rp3,7 Miliar

Berita Terbaru