Global Expose TV JAKARTA – Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial. Publik diminta lebih kritis memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, sekaligus tetap menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai, bijak, dan bertanggung jawab.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain, menaati ketentuan hukum, dan menjaga ketertiban umum.
Jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Kami mengajak masyarakat menggunakan hak tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, dan dapat disampaikan secara tegas tanpa harus mengabaikan hak orang lain maupun ketertiban bersama,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Di tengah derasnya arus informasi digital, Johnny juga menyoroti risiko penyebaran informasi yang tidak utuh, potongan video tanpa konteks, hingga narasi yang belum terverifikasi. Informasi semacam itu berpotensi memicu kesalahpahaman, membentuk persepsi keliru, bahkan memperkeruh situasi apabila langsung dipercaya dan disebarluaskan.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan unggahan yang beredar di media sosial. Memeriksa sumber informasi, mencermati konteks, dan membandingkan pemberitaan dengan sumber tepercaya menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks.
“Pastikan informasi yang kita terima benar sebelum membagikannya. Mari gunakan media sosial secara bertanggung jawab, tetap kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Menjaga ruang digital yang sehat merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Polri menekankan bahwa media sosial semestinya menjadi ruang bertukar gagasan, menyampaikan kritik, dan membangun diskusi yang konstruktif, bukan sarana menyebarkan provokasi atau informasi menyesatkan.
Masyarakat juga diharapkan mampu membedakan kritik yang membangun dengan konten yang berpotensi menghasut atau memecah belah. Sikap kritis tidak berarti menolak informasi, melainkan memastikan kebenarannya sebelum menentukan sikap.
Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, damai, dan saling menghormati. Kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, sementara setiap informasi yang dibagikan harus melewati proses verifikasi.
Dengan meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terprovokasi, masyarakat diharapkan dapat ikut menjaga persatuan, mencegah kesalahpahaman, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Polri Ingatkan Bahaya Hoaks di Media Sosial, Masyarakat Diminta Saring Informasi Sebelum Membagikan












