Global Expose TV Indramayu – Seminar umum kebijakan hilir bersama BPH Migas dengan DPR RI kali ini dilaksanakan di Gedung MM, Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karangmalang, Kecamatam Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada hari Kamis 13 Juli 2023.
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Golkar, Bambang Hermanto lakukan seminar tentang Kebijakan Hilir Minyak dan Gas (Migas) bersama Badan Pengatur Hilir Migas.
Pada kesempatan itu, Bambang melakukan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan di hilir minyak dan gas, salah satunya proses pendistribusian alokasi dan lain sebagainya.
“Terutama yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat, yaitu gas 3 kg. Karena itu merupakan barang subsidi dimana didalamnya ada uang negara yang diberikan kepada pengguna,” katanya.
Menurut Bambang, meski Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu 16 ribu rupiah, namun banyak faktor yang kemudian menjadikan harga LPG 3 kg menjadi lebih tinggi.
“Kalau sudah sampai warung, pembeli ada yang hutang, bayarnya tidak kontan, kemudian biasanya diantar langsung ke rumah, sehingga ada biaya ongkos, dan penjual mengambil keuntungan, otomatis kan ada biaya lagi,” tuturnya.
Oleh karena beberapa faktor tersebut, dikatakan Baher, membuat harga gas LGP 3 kg terkesan semakin mahal, akibat adanya biaya-biaya tambahan tadi.
“Saya sebagai anggota DPR tentunya berupaya mencukupi kebutuhan Masyarakat, tetapi balik lagi, subsidi kan ada batasan-batasan dan aturannya. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak,” ujar Bambang.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada oknum di lapangan yang membuat gas LPG 3 kg ini menjadi langka. Sehingga, ia merekomendasikan untuk membeli barang subsidi menggunakan barcode.
“Karena barcode bertujuan supaya barang yang bersubsidi itu tepat sasaran. Selama ini kan belum ada barcode jadi Pemerintah tidak tahu penjualan barang subsidi ini kemana,” kata dia.
Jadi, disampaikan Bambang, penggunaan sistem barcode dalam penjualan barang bersudsidi sangat efektif dan merupakan suatu kemajuan dalam pendistribusian barang subsidi. (Ryn)
