Aturan Baru KPU Kepala Daerah Incumbent Harus Rela Mundur untuk Pilkada 2024

Selasa, 23 Januari 2024 - 18:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang mencakup pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota di berbagai daerah.

Jadwal Pilkada ini telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah, DPR, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satu perubahan signifikan dalam aturan Pilkada kali ini adalah terkait dengan kepala daerah yang mencalonkan diri kembali, yang dalam istilah politik disebut sebagai Incumbent.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023, yang telah diresmikan, kepala daerah Incumbent yang ingin mencalonkan diri kembali harus mengambil langkah yang berani: mereka harus mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah sebelum nama mereka masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

PKPU ini berlaku untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Ini adalah langkah yang ditujukan untuk memastikan integritas dalam proses pemilihan serta untuk memberikan peluang yang adil bagi calon-calon baru.

PKPU juga menjelaskan bahwa partai politik yang ingin mencalonkan kepala daerah Incumbent harus menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengajuan pengunduran diri dari jabatan kepala daerah.

Keputusan ini harus diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum KPU mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT). Jika aturan ini tidak diikuti, partai politik tersebut tidak akan dapat mengganti calon.

Aturan serupa juga berlaku untuk calon-calon legislatif, termasuk bakal calon anggota DPR, DPRD, Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pengenalan aturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam proses Pilkada 2024 dan untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Ini adalah langkah penting dalam membangun sistem politik yang lebih kuat dan akuntabel di Indonesia.

Facebook Comments Box

Penulis : Mirwan Hasibuan

Editor : Sukadi

Sumber Berita: KPU Kabupaten Labusel

Berita Terkait

150 Wisudawan dan Wisudawati Yayasan Intermedia Jaya Utama Resmi Diwisuda, Siap Bersaing di Dunia Kerja 
Dua Laporan Penganiayaan Belum Tuntas, Korban Berharap Kapolres Labuhanbatu Turun Tangan
Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Diminta Segera Menindaklanjuti
LSM KCBI Desak Penegakan Hukum Atas Perusakan Cagar Alam Gunung Sibayak: “Restorasi Hanya Kedok!”
JAM Labuhanbatu Raya Geruduk Polres, Desak Usut Dugaan Penguasaan Lahan Kawasan Hutan dan Ketidaksesuaian PBB di Labura
Sengketa Tanah Warisan 2 Hektare Berlanjut ke PK, Jurtini Siregar Ajukan Novum Forensik Surat Tahun 1990
LSM KCBI Asahan Bongkar Skandal Limbah Dapur MBG: Program Gizi Gratis, Tapi Got Warga Jadi Korban!
Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di Desa Sabungan, Polres Labusel Perkuat Sinergi dan Kamtibmas
Berita ini 161 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:08 WIB

150 Wisudawan dan Wisudawati Yayasan Intermedia Jaya Utama Resmi Diwisuda, Siap Bersaing di Dunia Kerja 

Sabtu, 21 November 2026 - 01:59 WIB

Dua Laporan Penganiayaan Belum Tuntas, Korban Berharap Kapolres Labuhanbatu Turun Tangan

Jumat, 20 November 2026 - 08:04 WIB

Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Diminta Segera Menindaklanjuti

Selasa, 17 November 2026 - 18:10 WIB

LSM KCBI Desak Penegakan Hukum Atas Perusakan Cagar Alam Gunung Sibayak: “Restorasi Hanya Kedok!”

Senin, 16 November 2026 - 20:37 WIB

JAM Labuhanbatu Raya Geruduk Polres, Desak Usut Dugaan Penguasaan Lahan Kawasan Hutan dan Ketidaksesuaian PBB di Labura

Berita Terbaru