Global Expise TV Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara – Perjuangan Jurtini Siregar (66) dalam mempertahankan tanah warisan peninggalan almarhum ayahnya, Ramali Siregar, terus berlanjut melalui jalur hukum. Setelah menempuh proses hukum di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga Mahkamah Agung (MA), Jurtini bersama kuasa hukumnya, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., kini menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN RAP tersebut berkaitan dengan sengketa tanah seluas kurang lebih 2 hektare yang berlokasi di Kelurahan Ujung Bandar dan Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pihak Jurtini menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang didukung segel asli tahun 1982. Jurtini juga membantah pernah memperjualbelikan tanah tersebut.
Dalam proses perkara, muncul Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Agustus 1990 yang diajukan oleh pihak tergugat. Jurtini mempersoalkan keaslian tanda tangan yang dikaitkan dengan dirinya dalam dokumen tersebut. Persoalan itu menjadi salah satu hal yang ingin diuji kembali oleh pihaknya melalui upaya hukum PK, dengan tetap mengacu pada penilaian dan kewenangan lembaga peradilan.
Untuk mendukung permohonan PK, pihak Jurtini menyebut telah menyiapkan dan mengajukan bukti baru atau novum berupa laporan pemeriksaan forensik dokumen dari Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen, R. Hendro.
Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor FD/DFE/119/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 di Jakarta. Berdasarkan keterangan pihak pemohon, pemeriksaan berfokus pada kondisi fisik Surat Ganti Rugi tahun 1990 serta karakteristik tanda tangan yang dikaitkan dengan nama Jurtini Siregar.
R. Hendro disebut siap memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan metode pemeriksaan, karakteristik dokumen, serta hasil analisis berdasarkan material yang diperiksa. Selain itu, pihak pemohon juga menyatakan sedang mempersiapkan ahli dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memberikan keterangan mengenai aspek teknis pemeriksaan dokumen, sesuai prosedur hukum dan ketentuan pemanggilan ahli oleh pengadilan.
Hasil pemeriksaan forensik tersebut menjadi bagian dari materi yang ingin disampaikan pihak pemohon kepada majelis hakim. Penilaian terhadap kekuatan bukti, termasuk relevansi dan kelayakannya sebagai novum dalam PK, tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kuasa hukum Jurtini Siregar, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak kliennya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Kami sudah berjuang dari PN, PT, MA hingga sekarang mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam permohonan PK ini, kami mengajukan novum berupa hasil pemeriksaan forensik dokumen yang berkaitan dengan Surat Ganti Rugi tahun 1990. Kami juga mempersiapkan ahli forensik Mabes Polri untuk memberikan keterangan di persidangan,” ujar Beriman.
Ia mengatakan, pihaknya berharap persoalan dokumen yang dipersoalkan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan ahli yang relevan. Menurutnya, Jurtini secara tegas membantah pernah menandatangani dokumen tersebut maupun memperjualbelikan tanah warisan peninggalan ayahnya.
“Kami tidak ingin perjuangan panjang ini berhenti tanpa mendapatkan kepastian hukum. Tanah tersebut merupakan warisan almarhum ayah klien kami. Kami akan terus memperjuangkan hak ahli waris melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tambahnya.
Pihak pemohon kini menunggu perkembangan proses administrasi dan tahapan pemeriksaan permohonan PK sesuai prosedur pengadilan. Melalui upaya hukum tersebut, Jurtini berharap majelis hakim dapat memeriksa secara cermat seluruh bukti yang diajukan, termasuk laporan pemeriksaan forensik dokumen, serta menilai relevansinya berdasarkan hukum yang berlaku.
Perjalanan perkara dari PN, PT, MA hingga upaya PK menunjukkan bahwa sengketa tanah warisan tersebut masih menjadi persoalan yang diperjuangkan Jurtini. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang diyakininya sebagai warisan keluarga.
Seluruh persoalan mengenai keabsahan dokumen dan hak atas objek tanah tersebut tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti, proses persidangan, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Sengketa Tanah Warisan 2 Hektare Berlanjut ke PK, Jurtini Siregar Ajukan Novum Forensik Surat Tahun 1990












