Kepala Daerah Maju di Pilkada 2024 Wajib Mundur Sebelum Masuk DCT. Ini Penegasan KPU RI 20 April 2023

Rabu, 24 Januari 2024 - 22:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan – Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) atau pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024.

Jadwal pemilu telah disepakati oleh Pemerintah, DPR bersama penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU RI.

Bagi bupati yang sudah menjabat dua periode tentu saja tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali menjadi bupati, namun bagi yang baru menjabat satu periode, sesuai aturan tetap diperbolehkan.

Namun Bupati yang kembali mencalonkan diri atau disebut Incumbent, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasalnya, aturan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Syarat Pendaftaran Calon Calon DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilu Serentak 2024.tapi

Dikutip dari salinan PKPU, pada pasal 14 poin 1 dan 2 menjelaskan beberapa syarat calon bupati.

Khusus bagi bakal calon yang masih berstatus Bupati Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMD) atau badan lain yang bersumber dari uang negara, melalui partai politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan surat keputusan penghentian pengajuan pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada saat mengajukan bakal calon. .

Artinya, bagi bupati yang kembali mencalonkan diri atau disebut petahana, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Lebih spesifiknya, pada Pasal 14 angka 3 dan 4, penyampaian keputusan pengunduran diri dari jabatan bupati disampaikan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan surat keputusan belum disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota, maka partai politik peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan calon pengganti.

Termasuk juga calon bakal calon DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Facebook Comments Box

Penulis : Mirwan Hasibuan

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Humas KPU RI

Berita Terkait

150 Wisudawan dan Wisudawati Yayasan Intermedia Jaya Utama Resmi Diwisuda, Siap Bersaing di Dunia Kerja 
Dua Laporan Penganiayaan Belum Tuntas, Korban Berharap Kapolres Labuhanbatu Turun Tangan
Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Diminta Segera Menindaklanjuti
LSM KCBI Desak Penegakan Hukum Atas Perusakan Cagar Alam Gunung Sibayak: “Restorasi Hanya Kedok!”
JAM Labuhanbatu Raya Geruduk Polres, Desak Usut Dugaan Penguasaan Lahan Kawasan Hutan dan Ketidaksesuaian PBB di Labura
Sengketa Tanah Warisan 2 Hektare Berlanjut ke PK, Jurtini Siregar Ajukan Novum Forensik Surat Tahun 1990
LSM KCBI Asahan Bongkar Skandal Limbah Dapur MBG: Program Gizi Gratis, Tapi Got Warga Jadi Korban!
Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di Desa Sabungan, Polres Labusel Perkuat Sinergi dan Kamtibmas
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:08 WIB

150 Wisudawan dan Wisudawati Yayasan Intermedia Jaya Utama Resmi Diwisuda, Siap Bersaing di Dunia Kerja 

Sabtu, 21 November 2026 - 01:59 WIB

Dua Laporan Penganiayaan Belum Tuntas, Korban Berharap Kapolres Labuhanbatu Turun Tangan

Jumat, 20 November 2026 - 08:04 WIB

Dugaan Peredaran Sabu di Ponceb Aek Nabara Disorot, APH Diminta Segera Menindaklanjuti

Selasa, 17 November 2026 - 18:10 WIB

LSM KCBI Desak Penegakan Hukum Atas Perusakan Cagar Alam Gunung Sibayak: “Restorasi Hanya Kedok!”

Senin, 16 November 2026 - 20:37 WIB

JAM Labuhanbatu Raya Geruduk Polres, Desak Usut Dugaan Penguasaan Lahan Kawasan Hutan dan Ketidaksesuaian PBB di Labura

Berita Terbaru