Global Expose TV Kabupaten PPU, Kaltim-Aggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR saat menjadi jurubicara pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten PPU yang belangsung pada Selasa 26 Maret 2024 lalu menyampaikan pandangan umum fraksinya, ia menyamapikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten PPU sebagai berikut,” kami telah mencermati pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten PPU sesuai situasi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten PPU diantaranya,”
Pelaknsaan pembangunan di Kabupaten PPU pada usia kabupaten PPU yang telah mencapai usia 22 tahun, tentu telah banyak hasil pembagnan yang telah kita rasakan, terlbih ketika sebagian wilayah Kabupaten PPU ditunjuk sebagai IKN, pembangunan yang kita rasakan semakin pesat, namun pesatnya pembangunan tersebut jangan sampai membuat pemerintah Kabupaten PPU terlena,” ucapnya.
Untuk itu ungkap Syarifuddin, ia mengingatkan dan mendorong Pemerintah Kabupaten PPU untuk memberikan perhatian khusus kepada keluarahan kelurahan dan desa yang belum maksimal pembangunannya, diantaranya Kelurahan Lawe lawe dengan luas wilayah 40 ribu Kilometer persegi dan memiliki penduduk sekitar 2600 jiwa, ini hanya ditopang oleh jalan negara, masih banyak akses dan jalan jalan yang belum terbangun bahkan kata dia terkesan terbengkalai.
Selanjutnya beber dia dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten PPU diharapak dapat melanjutkan pembangunan jalan Coastal Road disepanjang pesisir Kecamatan Penajam, agar pembagunan dilanjutkan,” kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten PPU untuk memperhatikan persoalan persoalan serta dampak lingkungan dan lain sebagainya, agar pembangunan tersebut benar benar dapat dirasakan manfaatnya oleh mesyarakat,” tandasnya.
Soal Ketahanan pangan, desa Sidorejo memiliki lahan pertanian yang luas, selain itu Desa Sidorejo diharapkan dapat menjadi lumbung pangan di Kabupaten PPU, namun kata dia sangat disayangkan kawasan pertanian yang luas tersebut menurutnya belum ditopang oleh sarana sarana jalan lingkungan dan jalan desa yang memadai,” untuk itu kami segenap Anggota Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten PPU untuk memberikan perhatian khusus kepada hal tersebut,” tambahnya .
Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat yang seharusnya menjadi jawaban yang besr terhadap pembangunan di Kabupaten PPU, sehingga pemerintah melalui kebijakannya harus mampu menyediakan ASN yang tepat sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai abdi Negara yang berlandaskan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karenanya pada rapat paripurna ini kami Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah Kabupaten PPU untuk secara cermat mengikuti peraturan yang ada dalam menempatkan apartur sipil negaranya,” ujar Syarifuddin HR.
Penulis : Iskandar/Edison Jalal
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Anggota DPRD Fraksi Demokrat Peduli
