Global Expose TV Kabupaten Bogor – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, Achmad Fathoni, diduga memblokir nomor telepon seorang wartawan setelah dimintai konfirmasi terkait proyek sumur bor program usulannya yang dikerjakan Dinas PUPR. Tindakan tersebut menuai sorotan dari kalangan pers dan aktivis.
Kejadian bermula ketika jurnalis Update Cerita Indonesia mencoba mengonfirmasi Achmad Fathoni melalui pesan singkat pada Kamis (21/8/2025). Awalnya, pertanyaan yang diajukan dijawab dengan baik. Namun setelah berita berjudul “Program Sumur Bor di Gunung Putri Mangkrak Setahun, DPRD PKS dan PUPR Diminta Bertanggung Jawab” diterbitkan, Fathoni mengirim balasan singkat melalui WhatsApp, “Kalau memberitakan santai aja,” sebelum akhirnya memblokir nomor kontak wartawan.
Aktivis sosial sekaligus wartawan senior, Johner Simanjuntak, menilai tindakan tersebut sebagai sikap tidak terpuji bagi seorang pejabat publik.
“Memblokir nomor kontak wartawan adalah perilaku yang kurang baik. Wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial, bertanya untuk klarifikasi adalah kewajiban, bahkan jika pertanyaannya kritis sekalipun. Pejabat publik harus siap dikritik, bukan malah memutus komunikasi,” tegas Johner, Sabtu (23/8/2025).
Ia menambahkan, sikap menutup akses informasi justru bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pejabat publik itu telinganya tidak boleh tipis. Kalau tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat. Wartawan menyampaikan suara masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan rakyat. Kalau nomor wartawan saja diblokir, bagaimana masyarakat bisa tahu informasi kebijakan?” pungkasnya.
Kasus ini menambah sorotan publik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bogor, khususnya dalam pengawasan proyek-proyek daerah yang menggunakan anggaran negara.
Penulis : Agus Marpaung
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Sikap Antikritik: DPRD PKS Bogor Blokir No Wartawan Setelah Konfirmasi Proyek Sumur Bor
