Global Expose TV Kota Balikpapan — Krisis antrean solar bersubsidi di Kota Balikpapan kian memprihatinkan. Panjang antrean kendaraan dilaporkan mencapai hingga 3 kilometer, memicu keluhan para sopir angkutan dan pelaku usaha yang terdampak langsung terhadap operasional harian mereka.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kalimantan Timur yang juga Ketua Bidang Angkutan Perintis Organda Kota Balikpapan, Rustam Afandi YHS, S.Kom., angkat suara dan mendesak langkah cepat serta terukur dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan telah menyentuh aspek distribusi energi dan stabilitas aktivitas ekonomi di daerah.
“Antrean hingga 3 kilometer ini bukan kondisi normal. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan di lapangan yang harus segera dibenahi,” tegas Rustam.
Rustam secara khusus meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka data secara transparan terkait kuota solar yang dialokasikan bagi Kota Balikpapan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus dasar dalam merumuskan solusi yang tepat.
“Publik berhak mengetahui berapa kuota yang tersedia. Tanpa transparansi, persoalan ini akan terus berulang tanpa arah penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang menjadi titik pengisian bahan bakar bagi kendaraan lintas wilayah. Arus kendaraan tidak hanya berasal dari daerah sekitar seperti Samarinda, Bontang, Berau, dan Sangatta, tetapi juga dari luar provinsi hingga luar pulau.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur distribusi dinilai menjadi faktor utama. Saat ini, layanan pengisian solar bersubsidi hanya tersedia di dua titik, yakni Kilometer 13 dan Kilometer 14, yang dinilai jauh dari memadai dibandingkan tingginya permintaan.
Sebagai langkah konkret, Rustam mendorong pembukaan kembali titik distribusi tambahan, salah satunya di kawasan Kilometer 9. Ia juga mengusulkan pengaturan yang lebih ketat dan terstruktur, mulai dari segmentasi kendaraan pengguna hingga penyesuaian jam operasional guna mengurai kepadatan antrean.
Tak kalah penting, Rustam menekankan perlunya pengawasan intensif di lapangan untuk menutup celah praktik-praktik tidak wajar, termasuk dugaan pengisian berulang oleh oknum tertentu atau “pengetap”.
“Distribusi harus tepat sasaran. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyimpangan, baik dari pengelola maupun pengguna,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan intervensi cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan agar tidak terus membebani masyarakat.
“Ini bukan sekadar antrean, ini soal keadilan distribusi energi. Solusi harus segera diwujudkan,” pungkasnya.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Antrian Solar Tembus 3 Km di Balikpapan, IWO Kaltim Desak Transparansi Kuota dan Penambahan Titik Distribusi
