Global Expose TV Kota BALIKPAPAN – Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai perubahan strategis di Kalimantan Timur, upaya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah konflik sosial menjadi perhatian utama. Hal tersebut disampaikan Karo Ops Polda Kaltim, Dedi Suryadi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Pencegahan Konflik Sosial Terpusat Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodam VI/Mulawarman di Convention Hall Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya tersebut, Karo Ops menekankan pentingnya mengubah pola penanganan konflik sosial dari yang bersifat reaktif menjadi antisipatif melalui penguatan deteksi dini dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang signifikan. Namun di sisi lain, perubahan sosial yang cepat juga berpotensi memunculkan berbagai kerawanan yang harus diantisipasi sejak awal.
“Penanganan konflik tidak boleh menunggu sampai masalah membesar. Yang harus diperkuat adalah langkah pencegahan melalui deteksi dini, komunikasi yang efektif, dan sinergi seluruh pihak,” tegasnya.
Berdasarkan pemetaan situasi kamtibmas dan analisis intelijen, terdapat sejumlah potensi konflik sosial yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya sengketa agraria dan sumber daya alam, dampak sosial maupun lingkungan akibat aktivitas perusahaan, dinamika pembangunan kawasan IKN, hingga persoalan batas wilayah yang dapat memicu sentimen komunal.
Kombes Pol Dedi menjelaskan, berbagai konflik tersebut umumnya berakar pada kurang optimalnya komunikasi antar pihak, lemahnya proses mediasi pada tahap awal, serta adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polda Kaltim terus mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui penguatan fungsi intelijen, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dan pemerintah desa, serta peningkatan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim bersama Polresta dan Polres jajaran telah melakukan pelayanan serta pengamanan terhadap 83 kegiatan unjuk rasa yang berlangsung di berbagai wilayah Kalimantan Timur dengan melibatkan sinergi TNI dan pemerintah daerah.
Selain pencegahan, Polda Kaltim juga menyiapkan langkah cepat apabila terjadi gesekan sosial di lapangan, mulai dari pengamanan wilayah, pembatasan ruang gerak konflik, hingga fasilitasi mediasi dan negosiasi antara pihak yang berselisih. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan proporsional apabila situasi berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengancam keselamatan masyarakat.
Tak hanya fokus pada penanganan konflik, Karo Ops turut menyoroti pentingnya pemulihan pascakonflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, dan pemulihan kondisi masyarakat agar potensi konflik serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.
Mengakhiri paparannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan Kalimantan Timur yang saat ini menjadi salah satu wilayah strategis nasional.
“Keamanan dan kondusivitas Kalimantan Timur merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya iklim investasi yang sehat. Karena itu, sinergi seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama dalam mencegah dan menangani konflik sosial secara efektif,” pungkasnya.
Penulis : S Bahri
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Karo Ops Polda Kaltim Ajak Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial di Tengah Dinamika Pembangunan IKN
