Global Expose TV Kota BALIKPAPAN – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen dalam memerangi korupsi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Anti Korupsi Nasional (JAKORNAS) Provinsi Kalimantan Timur, Saiful Bachri (Andre), melalui pernyataan sikapnya dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Saiful menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak semestinya dimaknai sebatas seremoni tahunan, tetapi harus menjadi momentum untuk kembali mengingat amanah para pendiri bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang berlandaskan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum.
“Kemerdekaan merupakan amanah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap hukum,” tegas Saiful.
Menurutnya, salah satu tantangan serius bangsa di era modern bukan lagi penjajahan secara fisik, melainkan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kolusi, nepotisme, dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
Korupsi, lanjut Saiful, tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara dan daerah, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, JAKORNAS Kaltim mengajak seluruh elemen, mulai dari penyelenggara pemerintahan, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi masyarakat, insan pers, akademisi hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama memperkuat gerakan antikorupsi.
Saiful meminta seluruh penyelenggara negara menjalankan kewenangan secara objektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Setiap anggaran negara maupun daerah harus dikelola secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran negara dan daerah adalah amanah rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, efektif, dan benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
JAKORNAS Kaltim turut mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum, kata Saiful, harus berjalan tanpa dipengaruhi jabatan, kekuasaan, kedekatan, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Kawal Pembangunan Kaltim
Dalam pernyataannya, JAKORNAS Kaltim juga memberikan perhatian terhadap posisi strategis Kalimantan Timur dalam pembangunan nasional, termasuk sebagai wilayah yang berkaitan erat dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Saiful menilai posisi strategis tersebut harus diiringi dengan standar tata kelola pemerintahan yang semakin kuat dan bersih.
“Pembangunan di Kalimantan Timur harus dikawal agar terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Setiap kebijakan dan anggaran harus bermuara pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, JAKORNAS Kaltim akan terus mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Saiful berharap HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi momentum perubahan untuk memperkuat budaya kejujuran dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan menjadikan kejujuran serta integritas sebagai budaya utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil Provinsi Kaltim
Sumber Berita: HUT Ke-81 RI, JAKORNAS Kaltim Serukan Perkuat Integritas dan Lawan Korupsi
