Global Expose TV Jakarta – Saya melihat pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 sebagai bagian dari dinamika dan kebebasan politik yang sah dalam negara demokrasi. Saya juga sependapat dengan Mahfud MD bahwa menyampaikan pandangan politik, sepanjang berada dalam koridor hukum, bukanlah sesuatu yang otomatis dapat dianggap sebagai pelanggaran. Senin 7/9/2026.
Namun, saya justru melihat pernyataan tersebut dari sudut yang berbeda.
Bagi saya, pernyataan semacam itu seharusnya tidak langsung dianggap sebagai ancaman oleh Pemerintah Prabowo–Gibran. Sebaliknya, ini dapat menjadi alarm politik dan peringatan dini yang patut didengar.
Jika Mahfud MD, Rocky Gerung, Budi Arie, maupun tokoh-tokoh lainnya mulai melihat adanya kemungkinan gejolak politik sebelum 2029, maka pertanyaan pemerintah bukanlah, “Mengapa mereka bicara seperti itu?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apa yang membuat mereka sampai berpikir demikian?”
Apakah ada persoalan ekonomi yang belum terselesaikan? Apakah ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat? Apakah pelayanan publik masih mengecewakan? Apakah pembangunan belum dirasakan secara merata? Atau ada persoalan lain yang berpotensi menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat?
Pemerintah justru harus berani membuka ruang untuk mendengar semua itu.
Lebih baik pemerintah menerima kritik sebagai alarm dan memperbaiki persoalan sejak dini, daripada membiarkannya menumpuk hingga berubah menjadi krisis.
ADA PERBEDAAN POSISI POLITIK
Namun demikian, saya ingin menegaskan satu hal.
Menurut saya, pandangan politik seperti itu merupakan sesuatu yang wajar disampaikan oleh tokoh yang memang berada di luar barisan pendukung Pemerintahan Prabowo–Gibran. Mereka memiliki hak untuk mengkritik, berbeda pandangan, bahkan menawarkan alternatif politik.
Itu bagian dari demokrasi.
Tetapi konteksnya menjadi berbeda ketika pandangan tersebut datang dari seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari barisan pendukung Prabowo–Gibran.
Saya tidak mengatakan bahwa Budi Arie kehilangan haknya untuk berbeda pendapat. Hak politik dan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati siapa pun orangnya.
Namun dalam politik, setiap pernyataan memiliki konsekuensi terhadap persepsi publik.
Ketika seseorang yang sebelumnya berada dalam barisan pendukung kemudian berbicara mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa mandat berakhir, maka publik tentu memiliki hak untuk membaca dan mempertanyakan arah politik yang bersangkutan.
Karena itu, secara pribadi saya melihat bahwa posisi politik Budi Arie saat ini sudah menunjukkan perbedaan dengan barisan pendukung Prabowo–Gibran.
Saya menghormati pilihan politik tersebut.
Tetapi menghormati perbedaan bukan berarti menutup mata terhadap konsekuensi politik dari setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik.
POSISI SAYA JELAS
Posisi saya berbeda dan saya ingin menyampaikannya secara terbuka.
Saya adalah bagian dari orang-orang yang ikut memperjuangkan kemenangan Prabowo–Gibran. Karena itu, bagi saya, perjuangan politik tidak berhenti ketika pasangan yang didukung memenangkan pemilu.
Justru setelah kemenangan itulah tanggung jawab dimulai.
Tugas saya dan kawan-kawan di JPKP adalah membantu memastikan pemerintahan ini mampu menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya sampai selesai.
Kalau ada kekurangan, kami kritik.
Kalau ada rakyat yang belum mendapatkan pelayanan, kami perjuangkan.
Kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kami sampaikan.
Kalau ada program pemerintah yang belum tepat sasaran, kami dorong untuk diperbaiki.
Tetapi orientasi kami jelas:
Memperbaiki pemerintahan, bukan mencari jalan untuk menggantinya sebelum mandatnya selesai.
Karena itu, kritik dari luar barisan tetap harus didengar. Bahkan kritik tersebut bisa menjadi alarm yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan.
Tetapi bagi kami, khususnya seluruh relawan JPKP yang berada di dalam barisan pendukung, tugasnya tidak cukup hanya membunyikan alarm.
Tugas kami adalah ikut memperbaiki keadaan.
Kami tidak ingin menjadi bagian dari mereka yang hanya sibuk mencari kesalahan pemerintah. Kami ingin menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang memberikan kritik sekaligus solusi.
Pemerintahan Prabowo–Gibran harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mandat rakyat dapat dijalankan sampai tuntas.
Dan kalau ada persoalan di tengah perjalanan, yang harus kita lakukan adalah memperbaikinya, bukan buru-buru menggantinya.
Maret Samuel Sueken
Ketua Umum JPKP – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: TENTANG PERNYATAAN BUDI ARIE SETIADI: KRITIK HARUS DIDENGAR, PEMERINTAH TAK PERLU PANIK
