Global Expose TV JAKARTA – Ketua Umum sekaligus Pendiri Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta menjadi dasar hukum untuk menuntut Gibran mundur dari jabatannya.
Maret menilai, terdapat perbedaan mendasar antara pembatalan keputusan administrasi negara dengan pemberhentian seorang wakil presiden. Menurutnya, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus dipahami berdasarkan objek sengketa dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Ia merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, di Istana pada 10 November 2026.
Dalam penjelasan tersebut, Yusril disebut menerangkan bahwa Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara di MA, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun tergugat intervensi. Pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, terkait penerbitan Suket Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dengan posisi tersebut, menurut penjelasan Yusril sebagaimana dikutip Maret, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum banding maupun peninjauan kembali (PK) dalam perkara tersebut karena bukan pihak yang berperkara.
Maret menegaskan, persoalan yang diputus MA merupakan sengketa tata usaha negara mengenai keabsahan dokumen administrasi, bukan perkara pemberhentian Wakil Presiden.
Putusan Administrasi Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan Wapres
Maret juga menyoroti perbedaan antara pihak penerbit dokumen dan pihak yang menggunakan dokumen tersebut.
Menurutnya, apabila penerbitan surat keterangan dinyatakan bermasalah oleh pengadilan, konsekuensi hukum atas keputusan administrasi tersebut harus ditujukan kepada institusi atau pejabat yang menerbitkannya sesuai amar putusan.
Ia mengibaratkan persoalan tersebut dengan sengketa sertifikat rumah. Seseorang yang membeli rumah secara sah, membayar lunas, dan telah menempatinya tidak otomatis kehilangan hak atas rumah hanya karena pihak penerbit sertifikat kalah dalam gugatan, terlebih apabila pemilik tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.
“Yang digugat adalah penerbit dokumennya, bukan otomatis pemilik atau pengguna dokumen tersebut. Karena itu, harus dibedakan antara persoalan administrasi penerbitan dokumen dengan kedudukan hukum orang yang menggunakan dokumen tersebut,” tegas Maret.
Ia berpandangan, dampak putusan terhadap Gibran memang dapat menimbulkan konsekuensi politik. Namun, konsekuensi politik tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan konsekuensi konstitusional berupa pemberhentian dari jabatan wakil presiden.
JPKP Instruksikan Konsolidasi Nasional
Sikap tersebut juga ditegaskan Maret melalui Surat Edaran JPKP Nomor 01/SE/REL-JKW-PRG/XI/2026 tertanggal 11 November 2026.
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan relawan Jokowi yang tergabung dalam Relawan Prabowo-Gibran itu menyerukan konsolidasi nasional untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan 2029.
Dalam surat tersebut, Maret menegaskan bahwa Prabowo-Gibran merupakan satu paket pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024, ditetapkan oleh KPU, dan dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 2024.
JPKP juga berpandangan bahwa putusan MA terkait sengketa administrasi tidak dapat ditafsirkan sebagai keputusan pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden.
Maret turut meminta seluruh jajaran relawan agar menyikapi perkembangan persoalan tersebut secara cermat, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan argumentasi hukum dan konstitusi.
“Jangan sampai persoalan administrasi dijadikan dasar untuk membangun opini seolah-olah telah terjadi pemberhentian wakil presiden. Semua harus ditempatkan sesuai koridor hukum dan konstitusi,” ujarnya.
JPKP Tegaskan Tetap Mengawal Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, Maret menyatakan JPKP tidak akan tinggal diam apabila muncul upaya yang dinilainya sebagai tekanan politik terhadap keberlangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menegaskan bahwa perjuangan relawan tidak boleh hanya didasarkan pada loyalitas politik, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut jabatan presiden dan wakil presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui desakan politik yang mengabaikan prosedur hukum.
“Sebagai relawan, kami akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tuntas pada 2029. Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak mencampuradukkan putusan sengketa administrasi dengan mekanisme pemberhentian wakil presiden,” tegas Maret Samuel Sueken.
Aturan PKPU nya:
Pasal 18 ayat (3) PKPU No.19 Tahun 2023 – Pasal Selundupan:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m TIDAK DIWAJIBKAN bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, namun telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Logikanya:
– Gibran sekolah SMA di luar negeri (Orchid Park Singapore, UTS Insearch Sydney)
– Tidak punya ijazah SMA luar negeri yang format Indonesia
– Tapi punya S1 Management dari University of Bradford / MDIS Singapore
– Maka *cukup pakai ijazah S1, tidak perlu Suket SMA*
– Selama PKPU 19/2023 ini masih berlaku dan belum dibatalkan MA, maka pencalonan SAH.
“Tidak diperlukan lagi Suket kalau sudah ada S1 dari luar negeri”
“Selama PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat 3 masih berlaku dan belum dibatalkan, maka syarat pendidikan Gibran TERPENUHI secara hukum. KPU sudah verifikasi dan menyatakan memenuhi syarat lewat BA 1589/PL.01.4-BA/05/2023”
Penulis : S bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
