Global Expose TV Meda, Sumatrra Utara Penyerangan terhadap massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Capital Building Medan, Jumat (11/9/2026), menuai kecaman dari PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara.
Massa aksi disebut datang untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Namun, kegiatan tersebut justru diwarnai dugaan penyerangan oleh sejumlah orang yang belum diketahui identitasnya.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius: siapa sebenarnya pihak yang berada di balik penyerangan massa aksi tersebut?
Kabid Hukum dan HAM Satgas GM FKPPI Sumut, Sutoyo, S.H., mengecam dugaan kekerasan terhadap peserta aksi. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada orang yang diduga melakukan penyerangan di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menggerakkan atau mengoordinasikan tindakan tersebut.
“Kalau benar ada pihak yang mengerahkan orang untuk melakukan penyerangan, jangan hanya menangkap pelaksananya. Bongkar juga siapa yang berada di belakangnya,” tegas Sutoyo.
Menurut Sutoyo, massa aksi sebelumnya menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat dan pemerintah, di antaranya dugaan peredaran narkotika, dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa kelengkapan pita cukai resmi, serta dugaan persoalan perpajakan.
Sutoyo menilai penyerangan terhadap massa yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan untuk mengetahui kronologi serta pihak-pihak yang terlibat.
Sorotan juga diarahkan kepada aparat kepolisian yang disebut berada di sekitar lokasi kejadian.
Sutoyo mengatakan, berdasarkan keterangan pengurus yang berada di area parkir gedung, terdapat sejumlah personel kepolisian di sekitar lokasi ketika dugaan penyerangan berlangsung.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan langkah pengamanan yang dilakukan saat kejadian. “Kami mendapat keterangan bahwa ada personel kepolisian di sekitar lokasi. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa dugaan penyerangan terhadap massa aksi bisa terjadi. Apakah aparat melihat kejadian tersebut, dan jika memang melihat, apa langkah yang dilakukan?” ujar Sutoyo.
Pertanyaan tersebut, menurutnya, perlu dijawab secara terbuka melalui proses pemeriksaan yang objektif, bukan melalui asumsi atau tuduhan sepihak.
Apakah pengamanan aksi benar-benar ditujukan untuk melindungi seluruh pihak, atau justru ada kesan berbeda dalam memperlakukan massa aksi?
Pertanyaan itu kini menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh kepolisian kepada publik.
Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan aparat di lokasi. Justru, menurut dia, kehadiran polisi diharapkan dapat memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.
Ia juga mengatakan bahwa setiap kegiatan aksi yang dilakukan pihaknya selalu dikomunikasikan dengan aparat kepolisian agar pengamanan dapat dipersiapkan.
“Setiap aksi selalu kami komunikasikan mengenai titik dan agenda kepada pihak kepolisian. Tujuannya agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Karena itu, ketika terjadi dugaan penyerangan, kami mempertanyakan bagaimana pengamanan dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Sutoyo, penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap siapa pun, baik terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun terhadap pihak yang diduga melakukan tindakan kekerasan.
PD II GM FKPPI dan Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara mendesak Kapolda Sumatera Utara mengambil langkah konkret untuk mengungkap dugaan penyerangan tersebut.
Mereka meminta kepolisian:
Mengusut secara menyeluruh dugaan penyerangan terhadap massa aksi.
Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejadian.
Menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan atau mengoordinasikan penyerangan.
Memeriksa personel kepolisian yang berada di sekitar lokasi saat kejadian, apabila diperlukan dalam proses penyelidikan.
Mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV serta bukti lain yang relevan.
Menelusuri kemungkinan hubungan antara pihak yang diduga melakukan penyerangan dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan di lokasi.
Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik sesuai ketentuan hukum.
Sutoyo menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Menurutnya, langkah yang paling tepat adalah menyerahkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa berdasarkan bukti.
“Kami tidak mencari keributan. Kami hanya menuntut hukum ditegakkan. Kami tidak akan diam apabila dugaan penyerangan terhadap massa aksi tidak ditangani secara serius dan transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum dan aksi lanjutan apabila penanganan perkara dinilai tidak memberikan kejelasan.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai terang. Siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh apabila memang ada, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum,” kata Sutoyo.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak tertentu maupun dugaan adanya pembiaran oleh aparat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan bahwa pihak Capital Building maupun personel kepolisian tertentu terlibat dalam penyerangan tersebut tanpa adanya hasil penyelidikan dan bukti yang sah.
Suara rakyat tidak boleh dibungkam dengan kekerasan. Penyampaian aspirasi harus dijamin berlangsung aman, sementara setiap dugaan pelanggaran hukum wajib dibuktikan melalui proses yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penulis : Mirwan Hasibuan
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Polisi Diduga Tutup Mata, Massa Aksi Diserang di Capital Building Medan
