Global Expose TV Kabupaten BERAU — Upaya penataan dan perlindungan kawasan hutan terus diperkuat Kepolisian melalui pendekatan preventif dan edukatif. Tim Pelaksana II Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Bareskrim Polri menggelar sosialisasi dan edukasi penertiban kawasan hutan di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai tata kelola kawasan hutan, pemanfaatan lahan secara legal, serta pentingnya tertib administrasi dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kawasan hutan.
Sosialisasi dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kamtib Satgas PKH Mabes Bareskrim Polri, Kombes Pol. M. Dharma Nugraha, S.I.K. dan Kombes Pol. Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., bersama jajaran Polres Berau.
Turut hadir Camat Gunung Tabur Lutfi Hidayat, S.E., unsur Muspika, tokoh adat Kesultanan Gunung Tabur, serta para lurah dan kepala kampung se-Kecamatan Gunung Tabur.
Kapolres Berau melalui Kasi Humas Polres Berau AKP Suradi membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut sosialisasi menjadi langkah penting mengingat sebagian wilayah Kecamatan Gunung Tabur berada dalam kawasan hutan.
“Kegiatan sosialisasi ini dibawakan langsung oleh Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Mabes Polri untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tata cara pengelolaan dan penertiban kawasan hutan secara legal dan tertib administrasi,” ujar AKP Suradi.
Dalam pemaparannya, Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa pembentukan Satgas PKH merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas mengedepankan langkah preventif dan edukatif sebagai bagian dari upaya penataan kawasan hutan sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Satgas PKH juga menyampaikan bahwa penertiban kawasan hutan telah dilakukan terhadap sekitar 1,4 juta hektare kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak aktivitas perkebunan, perikanan, maupun pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.
Menurut AKP Suradi, penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada tindakan represif. Penataan administrasi, pemberian pemahaman, serta pembinaan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Penertiban kawasan hutan ini tidak semata-mata mengedepankan tindakan represif, melainkan penataan administrasi dan pembinaan, mengingat banyak warga yang memanfaatkan lahan untuk aktivitas perkebunan,” tambahnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kepolisian mengajak pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memahami batasan dan ketentuan dalam pemanfaatannya.
Masyarakat juga diimbau berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat penataan kawasan hutan di Kabupaten Berau. Dengan pemahaman yang sama, pemanfaatan kawasan hutan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai aturan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
Penulis : S Bahri
Editor : Korwil Provinsi Kaltim
Sumber Berita: Satgas PKH Bareskrim Polri Sosialisasikan Penertiban Kawasan Hutan di Gunung Tabur
