Global Expose TV Kota SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut gangguan pasokan gas dan pemeliharaan sejumlah pembangkit sebagai faktor penyebab pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di wilayahnya. Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan dipicu oleh kekurangan batu bara, melainkan gangguan pasokan energi dan kesiapan operasional pembangkit.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menanggapi aspirasi massa dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah segera mengatasi pemadaman listrik yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Rudy mengatakan, salah satu kendala terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Senipah akibat gangguan pasokan gas. Gangguan juga dilaporkan terjadi di kawasan Teluk Balikpapan. Di sisi lain, sejumlah pembangkit tengah menjalani pemeliharaan mesin atau overhaul, sehingga kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam upaya menjaga keandala pasokan listrik.
“Batu bara ada. Tetapi banyak sekali beberapa yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan mesin, termasuk yang ada di PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Embalut, Kutai Kartanegara,” ujar Rudy.
Pemadaman Bergilir Jadi Sorotan, Rudy Akan Temui Dirut PLN
Di tengah keluhan masyarakat, Rudy menyatakan akan bertemu dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Pertemuan tersebut direncanakan membahas keandala pasokan listrik sekaligus rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur.
Menurut Rudy, masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang andal dan tidak terus-menerus dibayangi pemadaman bergilir. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
“Kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” kata Rudy.
Meski demikian, penyelesaian persoalan listrik tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Kepastian jadwal pemeliharaan, keandala pembangkit, kecukupan pasokan gas, serta kemampuan sistem kelistrikan memenuhi kebutuhan beban menjadi aspek yang perlu dipastikan oleh pihak terkait.
Hingga diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dari PLN dan pengelola pembangkit, kontribusi masing-masing faktor terhadap pemadaman bergilir tersebut belum dapat dipastikan secara terperinci.
Rudy Soroti Kepemilikan Saham PT CFK
Selain mendesak penyelesaian gangguan listrik, Rudy turut menyoroti perubahan komposisi kepemilikan saham PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), perusahaan yang mengoperasikan PLTU di Embalut, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Rudy menyebut porsi saham yang sebelumnya mencapai 79 persen kini tersisa 17,6 persen. Namun, rincian mengenai periode perubahan, pemegang saham yang terlibat, serta dasar perubahan komposisi kepemilikan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut dalam pernyataannya.
Ia menilai kepemilikan PT CFK perlu menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur karena perusahaan tersebut berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik di daerah. Rudy pun mendorong kemungkinan pengambilalihan perusahaan itu agar dapat dikelola sebagai perusahaan daerah (Perusda).
“CFK itu punya masyarakat Kalimantan Timur. Kalau bisa kita ambil CFK itu sebagai Perusda sehingga milik Kalimantan Timur. Kami perlu bantuan adik-adik semuanya. Kita kawal bersama-sama,” tegasnya.
Wacana tersebut membuka persoalan lain di luar penanganan pemadaman, yakni kemungkinan perubahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan pembangkit. Namun, realisasinya memerlukan kajian mengenai struktur kepemilikan saham, aspek hukum, valuasi perusahaan, kemampuan keuangan daerah, serta konsekuensi pengelolaannya.
PLN Dituntut Beri Kejelasan Pemulihan Pasokan
Pernyataan Rudy menempatkan dua isu utama dalam sorotan publik: penanganan pemadaman bergilir dan dorongan agar PT CFK dapat menjadi perusahaan daerah.
Di tengah tuntutan masyarakat, langkah paling mendesak adalah memastikan penyebab gangguan, kapasitas pembangkit yang tersedia, dampak pemeliharaan mesin, serta target pemulihan pasokan listrik. Penjelasan terbuka dari PLN dan pengelola pembangkit diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi sistem kelistrikan dan perkiraan berakhirnya pemadaman.
Sementara itu, rencana pertemuan Rudy dengan Direktur Utama PLN diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki keandalan pasokan listrik di Kalimantan Timur. Adapun usulan pengambilalihan PT CFK perlu dibahas melalui mekanisme yang transparan dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan listrik di Kaltim tidak cukup berhenti pada penegasan bahwa batu bara tersedia. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pasokan energi, kesiapan pembangkit, dan pengelolaan sistem kelistrikan benar-benar mampu menjamin layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Penulis : S Bahri
Editor : Korwil Provinsi Kaltim
Sumber Berita: Rudy Mas’ud Tegaskan Pemadaman Listrik Kaltim Bukan akibat Kekurangan Batu Bara
