Global Expose TV Kanupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara – Senin (16/11/2026), sekitar 50 orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Labuhanbatu Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Labuhanbatu. Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa alas hak yang jelas, yang disinyalir berada di dalam kawasan hutan, serta dugaan ketidaksesuaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pematang, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin oleh Apedrianus Zega selaku koordinator lapangan (korlap) aksi. Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi serta membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan persoalan pertanahan dan perpajakan yang menjadi perhatian mereka.
Dalam orasinya, JAM Labuhanbatu Raya mendesak Polres Labuhanbatu agar memanggil dan memeriksa Kepala Desa Pematang, Kecamatan NA IX-X, serta seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit berinisial A.S. Pemanggilan tersebut diminta untuk mengklarifikasi dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan yang menurut massa belum memiliki kejelasan alas hak serta status hukumnya.
JAM Labuhanbatu Raya menduga lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pengusaha berinisial A.S. memiliki cakupan cukup luas dan sebagian di antaranya disinyalir berada di dalam kawasan hutan. Atas dugaan tersebut, massa meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, batas-batas areal perkebunan, serta status kawasan berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan status lahan, massa juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka meminta instansi terkait melakukan verifikasi terhadap luas lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan dengan data objek pajak serta besaran kewajiban PBB yang seharusnya dibayarkan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya selisih antara kondisi faktual di lapangan dan data administrasi perpajakan.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan tersebut, perwakilan JAM Labuhanbatu Raya secara resmi menyerahkan dokumen pengaduan masyarakat (Dumas) kepada perwakilan Polres Labuhanbatu. Penyerahan berkas dilakukan di depan gerbang Mapolres Labuhanbatu agar pengaduan tersebut dapat diterima, ditelaah, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur serta kewenangan aparat penegak hukum.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan personel kepolisian. JAM Labuhanbatu Raya berharap Polres Labuhanbatu menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif, termasuk berkoordinasi dengan instansi kehutanan serta instansi perpajakan apabila diperlukan. Seluruh dugaan yang disampaikan diharapkan dapat diuji melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan mengenai substansi dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh tudingan masih perlu diverifikasi lebih lanjut dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak Kepala Desa Pematang, pengusaha berinisial A.S., serta instansi terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi pemberitaan yang berimbang.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Sukadi
Sumber Berita: JAM Labuhanbatu Raya Geruduk Polres, Desak Usut Dugaan Penguasaan Lahan Kawasan Hutan dan Ketidaksesuaian PBB di Labura












