Global Expose TV Jakarta — Kamis, 29 Januari 2026.
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan konstitusional dan strategis dalam menjaga efektivitas tata kelola keamanan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Agum Gumelar kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.
Menurut Agum, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih cepat, terintegrasi, serta bebas dari birokrasi berlapis, sekaligus menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik.
Wakapolri Apresiasi Dukungan Senior Polri dan PEPABRI
Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI.
Dukungan tersebut dinilainya menjadi energi moral dan strategis bagi jajaran Polri dalam mempercepat agenda Transformasi Polri yang Presisi dan berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.
Langkah Nyata Dorong Transformasi Polri
Pada kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:
Penguatan SDM dan Pendidikan
Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.
Transformasi Kultural dan Etika Profesi
Penguatan pembinaan mental, etika profesi, serta keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.
Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Modernisasi Sarana dan Prasarana
Pembaruan fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi layanan publik, sistem pengawasan, dan manajemen organisasi untuk mewujudkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.
Penguatan Fungsi Operasional
Peningkatan kualitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum yang berkeadilan, serta optimalisasi fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam menjawab arahan Presiden dan harapan masyarakat.
“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Faeyza
Sumber Berita: Agum Gumelar Tegaskan Kedudukan Polri di Bawah Presiden kepada Wakapolri
