Global Expose TV Jakarta -, Pada 31 Juli 2026 – Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI. Aksi yang dikoordinatori Idris Siregar itu mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sengketa lahan seluas lebih kurang 396 hektare di Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang berkaitan dengan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (PT BSP).
Dalam aksi tersebut, AMPK menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan operasional PT BSP di atas lahan sengketa, menolak secara permanen pembaruan HGU perusahaan, mengembalikan hak atas tanah kepada masyarakat adat dan para ahli waris, menurunkan tim identifikasi lapangan ATR/BPN untuk melakukan verifikasi fisik objek sengketa, serta mengusut dugaan kekerasan terhadap warga dan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Idris Siregar menyatakan Kementerian ATR/BPN RI perlu memberikan atensi khusus kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan agar segera melakukan pemeriksaan administrasi, verifikasi data pertanahan, serta evaluasi menyeluruh terhadap status lahan yang disengketakan. Menurutnya, apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi administratif maupun menempuh proses hukum sesuai kewenangannya.
Selain persoalan legalitas lahan, AMPK juga menyoroti dampak yang menurut mereka dirasakan masyarakat adat Desa Padang Sari, ahli waris Alm. Oppung Barita Raja Manurung dan Taeng Matoelang, serta Kelompok Tani Murni. Massa aksi menyebut konflik tersebut telah menghilangkan ruang hidup masyarakat sekaligus mengancam keberadaan situs makam leluhur yang telah ada sejak tahun 1934, sehingga penyelesaiannya diharapkan turut mempertimbangkan aspek sosial, sejarah, dan budaya.
AMPK menilai penyelesaian sengketa agraria harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Organisasi tersebut juga meminta ATR/BPN RI berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan serta menindaklanjuti setiap temuan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan penyelesaian konflik agraria di Desa Padang Sari. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian ATR/BPN RI maupun PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk terkait tuntutan yang disampaikan.
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Sukadi
Sumber Berita: "AMPK Desak ATR/BPN RI Bertindak, Minta Operasional PT BSP Dihentikan Hingga.
