AWDI PANDEGLANG TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO! : JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, LALU HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!

Senin, 16 November 2026 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBAL EXPOSE TV PANDEGLANG, BANTEN – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang.

Ketua AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Ade Mahrozi, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap gagasan pemindahan satwa langka yang selama ini menjadi ikon kebanggaan masyarakat Pandeglang tersebut.

“Kami sangat menolak rencana pemindahan Badak Ujung Kulon ke Alas Purwo. Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, tetapi merupakan ikon, aset kekayaan alam, sekaligus kebanggaan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jangan sampai atas nama penyelamatan dan alasan wilayah rawan bencana, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menghilangkan salah satu kebanggaan masyarakat kami,” tegas Ade Mahrozi.

Menurut Ade, kekhawatiran terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun ancaman aktivitas Gunung Anak Krakatau memang harus menjadi perhatian serius. Namun, hal tersebut tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk memindahkan Badak Jawa tanpa kajian ilmiah yang komprehensif.

“Badak Jawa merupakan satwa endemik yang terancam punah dan mempunyai keterikatan ekologis dengan habitat alaminya di Ujung Kulon. Pemerintah harus memikirkan secara matang dampak ekologis, kelangsungan hidup, serta kesiapan habitat baru sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan persoalan baru,” lanjutnya.

Ade juga meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Pandeglang yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, turut angkat bicara dan menegaskan bahwa persoalan pemindahan Badak Jawa bukan perkara sederhana yang bisa diputuskan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap ancaman bencana.

Menurut Jaka, pemerintah harus membuka seluruh dasar pertimbangan, hasil penelitian, serta kajian kelayakan sebelum menggulirkan kebijakan pemindahan satwa yang status keberadaannya sangat kritis tersebut.

“Jangan sampai keputusan sebesar ini hanya menjadi pembahasan di tingkat pusat, sementara masyarakat Pandeglang yang memiliki keterikatan langsung dengan Ujung Kulon tidak dilibatkan. Kami mempertanyakan, apakah sudah ada kajian ilmiah yang benar-benar memastikan Alas Purwo mampu menjadi habitat yang sesuai bagi Badak Jawa? Bagaimana ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung lingkungan, keamanan, hingga potensi konflik ekologis di habitat baru?” tegas Jaka.

Ia menambahkan, apabila kekhawatiran pemerintah adalah ancaman bencana alam, maka langkah yang harus diperkuat adalah sistem mitigasi bencana, pengawasan kawasan, perlindungan habitat, serta kesiapsiagaan konservasi di Ujung Kulon.

“Jangan hanya membicarakan pemindahan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana menyelamatkan habitat aslinya. Jangan sampai masyarakat Pandeglang hanya menjadi penonton ketika ikon kebanggaan daerahnya diwacanakan untuk dipindahkan. Kami meminta transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap pembahasan kebijakan ini,” tambahnya.

Penolakan AWDI Pandeglang muncul setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran mengenai konsentrasi populasi Badak Jawa yang selama ini hanya berada di satu lokasi geografis, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.

Gagasan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dikaitkan dengan upaya mengantisipasi ancaman bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, serta potensi aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Wacana tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan salah satu spesies paling langka di dunia.

Meski demikian, gagasan pemindahan tidak boleh disamakan dengan keputusan resmi pelaksanaan translokasi. Rencana tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah, penilaian kelayakan habitat, serta pertimbangan para ahli konservasi.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang mendesak pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, serta seluruh pemangku kepentingan konservasi agar tidak mengambil keputusan sepihak terkait masa depan Badak Jawa.

AWDI meminta beberapa hal:

1. Membuka hasil kajian ilmiah mengenai wacana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

2. Memastikan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

3. Memperkuat mitigasi bencana dan sistem peringatan dini di kawasan konservasi.

4. Melibatkan masyarakat Pandeglang, pemerhati lingkungan, dan ahli konservasi dalam setiap pembahasan.

5. Menjamin setiap kebijakan benar-benar mengutamakan keselamatan dan kelangsungan hidup Badak Jawa.

Bagi masyarakat Pandeglang, Badak Jawa bukan sekadar satwa yang menjadi perhatian dunia internasional. Keberadaannya merupakan warisan kekayaan alam, identitas daerah, dan kebanggaan yang harus dijaga.

Sikap AWDI DPC Kabupaten Pandeglang tegas menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum ada kajian ilmiah yang transparan dan pelibatan masyarakat.

Jangan sampai atas nama penyelamatan, masyarakat Pandeglang justru harus kehilangan salah satu ikon kebanggaan daerahnya.

Badak Jawa adalah kekayaan alam Indonesia. Ujung Kulon adalah habitat aslinya. Perlindungannya harus menjadi tanggung jawab bersama!

Facebook Comments Box

Penulis : Iwan Gejes

Editor : Iwan Gejes

Sumber Berita: Pandeglang Banten

Berita Terkait

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo
PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB
BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!
GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN
DPW PARTAI GEMA BANGSA BANTEN TEGASKAN DUKUNGAN SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN RI, INSTRUKSIKAN KADER RAPATKAN BARISAN
LP-KPK SOROT PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH, LEGALITAS HGU DAN REALISASI LAHAN PLASMA BAGI MASYARAKAT DIPERTANYAKAN
MILAD MUHAMMADIYAH KE-114 DI BOJONGMANIK: SATUKAN BANGSA, GURU DAN KARYAWAN AUM DIAJAK MENGABDI DENGAN HATI DAN IKHLAS
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:50 WIB

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 - 14:34 WIB

PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB

Senin, 16 November 2026 - 19:58 WIB

BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!

Senin, 16 November 2026 - 16:38 WIB

GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!

Senin, 16 November 2026 - 14:22 WIB

AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN

Berita Terbaru

Kabupaten Probolinggo

Kapolres Probolinggo Tegaskan Disiplin Harga Mati, Pelayanan Harus Humanis

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:25 WIB

Jakarta

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:46 WIB