AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN

Senin, 16 November 2026 - 14:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBAL EXPOSE TV – LEBAK, BANTEN Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menuai persoalan setelah pihak ahli waris mempertanyakan status kepemilikan tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung tersebut.

Mansyur, selaku ahli waris almarhum Sarnata bin H. Marsan, mempertanyakan legalitas penggunaan tanah kepada Kepala Desa Bolang. Pasalnya, berdasarkan gambar dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3 Tahun 1976 yang diperlihatkan pihak ahli waris, tanah tersebut tercatat atas nama Sarnata bin H. Marsan.

Dalam keterangannya, Mansyur menyampaikan bahwa ketika dirinya mempertanyakan persoalan tersebut kepada Kepala Desa Bolang, jawaban yang diperoleh menyebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung KDMP merupakan milik Dinas Pengairan.

Namun, ketika pihak ahli waris meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bukti kepemilikan dan legalitas peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya kepada pihak yang disebut sebagai pemilik tanah, menurut keterangan Mansyur, hingga saat ini Kepala Desa Bolang belum dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud.

Perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan tanah tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dan berdasarkan dokumen hukum yang sah.

AHLI WARIS PERTIMBANGKAN LANGKAH HUKUM

Mansyur menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan kepemilikan tanah tersebut dibiarkan tanpa kejelasan. Dalam waktu dekat, dirinya bersama kuasa hukum berencana menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak dan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dipersoalkan.

Pihak ahli waris juga menyoroti dugaan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pertanahan, termasuk dugaan pemalsuan dokumen serta dugaan perusakan dan penyerobotan lahan.

Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, serta proses hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

PEMERINTAH DESA DIMINTA BUKA DOKUMEN

Persoalan ini menjadi penting karena pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa.

Namun, setiap pembangunan fasilitas publik maupun fasilitas ekonomi desa harus tetap memperhatikan kepastian status tanah, legalitas penggunaan lahan, serta penghormatan terhadap hak kepemilikan masyarakat.

Kepala Desa Bolang diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka dengan menunjukkan dokumen yang menjadi dasar klaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Dinas Pengairan.

Termasuk apabila terdapat proses pelepasan hak, hibah, penyerahan aset, pengadaan tanah, atau dokumen peralihan lainnya, agar dapat diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Instansi pertanahan dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak juga diharapkan dapat melakukan penelusuran terhadap SHM Nomor 3 Tahun 1976, termasuk memastikan riwayat kepemilikan, letak bidang tanah, serta status hukum terkini.

KONTROL SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM

Global Expose TV memandang bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat justru menyisakan persoalan hukum mengenai hak kepemilikan tanah.

Media ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Kepala Desa Bolang, pemerintah daerah, Dinas Pengairan, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Sebab, persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan bukti autentik, transparansi administrasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kini, publik menantikan kejelasan: atas dasar dokumen apa tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 3 Tahun 1976 atas nama Sarnata bin H. Marsan digunakan untuk pembangunan gedung KDMP Desa Bolang?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat membuka titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

GLOBAL EXPOSE TV AKTUAL, TAJAM & TERPERCAYA

Facebook Comments Box

Penulis : Iwan Gejes

Editor : Iwan Gejes

Sumber Berita: Lebak Banten

Berita Terkait

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo
PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB
BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!
GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
AWDI PANDEGLANG TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO! : JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, LALU HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
DPW PARTAI GEMA BANGSA BANTEN TEGASKAN DUKUNGAN SUFMI DASCO AHMAD SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN RI, INSTRUKSIKAN KADER RAPATKAN BARISAN
LP-KPK SOROT PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH, LEGALITAS HGU DAN REALISASI LAHAN PLASMA BAGI MASYARAKAT DIPERTANYAKAN
MILAD MUHAMMADIYAH KE-114 DI BOJONGMANIK: SATUKAN BANGSA, GURU DAN KARYAWAN AUM DIAJAK MENGABDI DENGAN HATI DAN IKHLAS
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:50 WIB

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 - 14:34 WIB

PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB

Senin, 16 November 2026 - 19:58 WIB

BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!

Senin, 16 November 2026 - 16:38 WIB

GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!

Senin, 16 November 2026 - 14:22 WIB

AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN

Berita Terbaru

Kabupaten Probolinggo

Kapolres Probolinggo Tegaskan Disiplin Harga Mati, Pelayanan Harus Humanis

Selasa, 17 Nov 2026 - 19:25 WIB

Jakarta

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:46 WIB