GLOBAL EXPOSE TV – LEBAK, BANTEN Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menuai persoalan setelah pihak ahli waris mempertanyakan status kepemilikan tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung tersebut.
Mansyur, selaku ahli waris almarhum Sarnata bin H. Marsan, mempertanyakan legalitas penggunaan tanah kepada Kepala Desa Bolang. Pasalnya, berdasarkan gambar dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3 Tahun 1976 yang diperlihatkan pihak ahli waris, tanah tersebut tercatat atas nama Sarnata bin H. Marsan.
Dalam keterangannya, Mansyur menyampaikan bahwa ketika dirinya mempertanyakan persoalan tersebut kepada Kepala Desa Bolang, jawaban yang diperoleh menyebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung KDMP merupakan milik Dinas Pengairan.
Namun, ketika pihak ahli waris meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bukti kepemilikan dan legalitas peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya kepada pihak yang disebut sebagai pemilik tanah, menurut keterangan Mansyur, hingga saat ini Kepala Desa Bolang belum dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud.
Perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan tanah tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dan berdasarkan dokumen hukum yang sah.
AHLI WARIS PERTIMBANGKAN LANGKAH HUKUM
Mansyur menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan kepemilikan tanah tersebut dibiarkan tanpa kejelasan. Dalam waktu dekat, dirinya bersama kuasa hukum berencana menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak dan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dipersoalkan.
Pihak ahli waris juga menyoroti dugaan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pertanahan, termasuk dugaan pemalsuan dokumen serta dugaan perusakan dan penyerobotan lahan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, serta proses hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
PEMERINTAH DESA DIMINTA BUKA DOKUMEN
Persoalan ini menjadi penting karena pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa.
Namun, setiap pembangunan fasilitas publik maupun fasilitas ekonomi desa harus tetap memperhatikan kepastian status tanah, legalitas penggunaan lahan, serta penghormatan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Kepala Desa Bolang diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka dengan menunjukkan dokumen yang menjadi dasar klaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Dinas Pengairan.
Termasuk apabila terdapat proses pelepasan hak, hibah, penyerahan aset, pengadaan tanah, atau dokumen peralihan lainnya, agar dapat diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Instansi pertanahan dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak juga diharapkan dapat melakukan penelusuran terhadap SHM Nomor 3 Tahun 1976, termasuk memastikan riwayat kepemilikan, letak bidang tanah, serta status hukum terkini.
KONTROL SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM
Global Expose TV memandang bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat justru menyisakan persoalan hukum mengenai hak kepemilikan tanah.
Media ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi kepada Kepala Desa Bolang, pemerintah daerah, Dinas Pengairan, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Sebab, persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan bukti autentik, transparansi administrasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kini, publik menantikan kejelasan: atas dasar dokumen apa tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 3 Tahun 1976 atas nama Sarnata bin H. Marsan digunakan untuk pembangunan gedung KDMP Desa Bolang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat membuka titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
GLOBAL EXPOSE TV AKTUAL, TAJAM & TERPERCAYA
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Lebak Banten












