Global Expose TV Kabupaten Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim menegaskan komitmennya dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Indramayu.
Langkah tersebut dilakukan melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol. Kebijakan itu diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib serta menekan peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat.
Bupati Indramayu Lucky Hakim disebut meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan razia terhadap dugaan peredaran minuman beralkohol. Penyisiran tidak hanya dilakukan di pusat perkotaan, tetapi juga diarahkan hingga ke wilayah pelosok desa.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya penindakan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat di lapangan juga dituntut menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Ketegasan Pemkab Indramayu tersebut mendapat respons positif dari sejumlah masyarakat, termasuk kalangan pemuda.
Salah seorang pemuda dari Kecamatan Kedokan Bunder, Naufal, mengaku mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol.
“Saya sangat setuju dengan adanya Perda Nomor 15 Tahun 2026 tentang pelarangan minuman beralkohol. Saya mendukung ketegasan Bupati Lucky Hakim dalam upaya memberantas peredaran minuman beralkohol di Bumi Wiralodra,” ujar Naufal.
Menurut Naufal, generasi muda perlu mendapatkan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat agar dapat berperan dalam pembangunan daerah dan bangsa.
“Kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, harus bisa hidup sehat. Ke depan, kita harus mampu membangun bangsa ini dengan moral yang baik. Kuncinya adalah bersama-sama mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi berdampak buruk terhadap kehidupan dan masa depan generasi muda,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Misno, tokoh pemuda dari Kecamatan Kedokan Bunder. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilainya menunjukkan keseriusan dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol.
“Saya bangga dengan ketegasan Bupati kita, Lucky Hakim. Semoga kebijakan ini menjadi cambuk dalam upaya menjadikan Indramayu sehat dan bermartabat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam menegakkan Perda Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Misno.
Misno juga berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas instruksi, melainkan benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai aturan yang berlaku.
“Semoga ini bukan hanya omong-omong. Yang terpenting adalah pelaksanaannya di lapangan harus konsisten dan sesuai dengan aturan,” ucapnya.
Dalam materi yang disampaikan terkait penegakan aturan tersebut, pelanggar disebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Perda Nomor 15 Tahun 2026, berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta.
Sementara itu, terhadap minuman beralkohol yang ditemukan dalam kegiatan penertiban dan dinyatakan sebagai barang bukti, pemerintah daerah menyebut barang tersebut akan dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan Perda ini menjadi salah satu langkah Pemkab Indramayu dalam menjaga ketertiban masyarakat. Namun, setiap proses penertiban dan penindakan tetap harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum, dengan pembuktian yang sah serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dengan demikian, ketegasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Indramayu diharapkan tidak hanya menjadi tindakan sesaat, tetapi menjadi upaya penertiban yang konsisten, transparan, dan terukur demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bermartabat
Penulis : Pendi Bae
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Bupati Indramayu Lucky Hakim Tegaskan Penegakan Perda Larangan Minuman Beralkohol, Razia Diminta Sasar hingga Pelosok Desa












