Global Expose TV Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemerintahan, termasuk memastikan para menterinya bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, dalam waktu singkat sejak pemerintahan ini berjalan, berbagai persoalan muncul di sekitar para pembantunya.
Beberapa anggota kabinet telah menjadi sorotan publik karena pernyataan atau tindakan yang dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang baik. Salah satunya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Santosa, yang menuai kritik tajam setelah dianggap meremehkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap dua elemen penting dalam demokrasi. “LSM dan wartawan memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan transparansi. Meremehkan keberadaan mereka adalah sikap yang tidak tepat dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku,” ujar Wilson pada Minggu, 2 Februari 2025.
Menurutnya, sikap merendahkan profesi wartawan juga dipengaruhi oleh pola pikir yang berkembang di kalangan pejabat, yang cenderung menganggap media sebagai penghambat. “Banyak pejabat yang menggunakan istilah seperti ‘wartawan abal-abal’ atau ‘wartawan tidak kompeten’ untuk melemahkan peran media dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melindungi kebebasan pers dan menetapkan ancaman pidana bagi pihak yang menghambat kerja jurnalistik,” jelas Wilson.
Ia menekankan bahwa pejabat negara, termasuk di level menteri, seharusnya memahami dan menghormati peran media serta organisasi masyarakat sipil dalam demokrasi. “Jika seorang menteri terbukti meremehkan peran media dan LSM, maka perlu ada tindakan tegas. Presiden harus mempertimbangkan penggantian pejabat yang tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Selain itu, Wilson juga menyoroti perlunya reformasi di lembaga yang mengatur pers di Indonesia, seperti Dewan Pers. “Dewan Pers seharusnya berperan dalam memperkuat kebebasan pers, bukan malah membatasi atau memberikan stigma terhadap wartawan tertentu,” tambahnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa di era pemerintahan Prabowo Subianto, transparansi dan penghormatan terhadap kebebasan pers harus menjadi perhatian utama. Reformasi dalam kabinet dan lembaga terkait menjadi langkah penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penulis : Tarman Gojin/Tim
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Desakan Penggantian Menteri yang Dinilai Bermasalah dalam Kabinet Prabowo
