Ditjen Bina Bangda Dukung Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan Maluku Utara

Kamis, 11 Januari 2024 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Jakarta – Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menerima permohonan audiensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Senin (8/1/2024).

Pertemuan tersebut sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Audiensi dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajaran.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara berencana untuk menyusun draf Peraturan Daerah terkait aspek penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan yang melibatkan sektor Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sehingga melakukan audiensi dengan tujuan mendapatkan arahan dan dukungan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah.

Audiensi dibuka dan dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Suprayitno dengan menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Maluku Utara yang menginisiasi rencana pembuatan draf Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

“Provinsi Maluku Utara memiliki sumber daya perikanan yang luar biasa sebagai bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat. Perda yang nantinya disusun harus mengarah pada perkembangan kebijakan. Nantinya agar hal teknis yang akan dibahas dalam Perda agar dibahas secara detail,” jelas Suprayitno.

Selain substansi penyusunan Perda, Suprayitno menyampaikan agar Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berkoordinasi dengan Bappeda serta mengecek Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD yang telah disusun apakah telah mengakomodir kebijakan terkait kelautan dan perikanan di daerah.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Perda, Provinsi Maluku Utara diminta menyusun naskah akademik untuk dapat dibahas dan menyampaikannya kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum serta Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pembina teknis pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di daerah untuk pembahasan dan analisa substansi lebih lanjut.**(Agus.Marpaung)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS
Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur
Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Jabatan Strategis Bareskrim Hingga Lemdiklat Mengalami Perombakan
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Humanis Sidang di PN Jakarta Timur
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 November 2026 - 18:40 WIB

Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS

Minggu, 15 November 2026 - 10:42 WIB

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan

Minggu, 15 November 2026 - 10:37 WIB

HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri

Rabu, 11 November 2026 - 06:47 WIB

JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres

Berita Terbaru