Ermi Yusfa Pemerintah Harus Hadir Berikan Keadilan ke Warga Kampung Bayam

Rabu, 24 Januari 2024 - 21:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Jakarta – Calon Anggota Legislatif DPR RI Dr. Hj. Ermi Yusfa, SE, ME mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, (eks penghuni di sekitar wilayah Jakarta Internasional Stadium) yang belum memperoleh hak huniannya dan justru malah mengalami kriminalisasi, serta mendesak agar pemerintah memberikan keadilan kepada para warga.

“Tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memberikan hunian kepada mereka bukan hanya tidak adil, tetapi dzalim. Padahal, sebelumnya Gubernur Anies Baswedan sudah disusun dan direncanakan dengan baik, tetapi justru penerusnya tidak meneruskan kebijaksanaan tersebut,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (24/1).

Ermi Yusfa mengatakan bahwa kasus Kampung Bayam adalah bukti konkret bahwa pentingnya memilih dan memiliki pemimpin yang benar-benar memberikan kepada rakyatnya secara adil. Ia mengaku terenyuh dengan para warga Kampung Bayam yang mengadukan nasibnya kepada Capres Anies Baswedan pada acara Desak Anies. “Ketika Pak Anies bilang saat ini tidak mempunyai kewenangan, dan menunggu beberapa bulan hingga kembali diberikan kewenangan, itu menunjukkan bahwa bagaimana kewenangan itu sangat penting dipegang oleh orang yang amanah,” tukasnya.

Lebih lanjut, Caleg dari Dapil Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ini menambahkan kasus warga Kampung Bayam juga merupakan bukti bahwa adanya ‘ketidakbijakan’ dalam menghadirkan kebijakan publik kepada masyarakat. “Ada banyak prinsip yang harus dipegang dalam kebijakan publik, beberapa di antaranya adalah prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Ini yang abai dilakukan oleh pemerintah saat ini,” tukas Doktor Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti ini.

Ermi Yusfa juga mendesak agar Pemerintah Pusat, baik Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta DPRD DKI Jakarta segera menegur Plt Gubernur yang tidak menyelesaikan persoalan warga Kampung Bayam yang telah diurus dengan baik oleh gubernur sebelumnya. “Ini adalah kasus yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bersama secara serius. Karena sekali ketidakadilan dibiarkan, maka ketidakadilan tersebut akan terus diulang-ulang kembali dan dapat menimpa siapa saja,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Ermi Yusfa Pemerintah

Berita Terkait

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan
Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS
Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur
Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Jabatan Strategis Bareskrim Hingga Lemdiklat Mengalami Perombakan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 08:22 WIB

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 November 2026 - 18:40 WIB

Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS

Minggu, 15 November 2026 - 10:42 WIB

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan

Minggu, 15 November 2026 - 10:37 WIB

HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri

Berita Terbaru