Ermi Yusfa Pemerintah Harus Hadir Berikan Keadilan ke Warga Kampung Bayam

Rabu, 24 Januari 2024 - 21:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Jakarta – Calon Anggota Legislatif DPR RI Dr. Hj. Ermi Yusfa, SE, ME mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, (eks penghuni di sekitar wilayah Jakarta Internasional Stadium) yang belum memperoleh hak huniannya dan justru malah mengalami kriminalisasi, serta mendesak agar pemerintah memberikan keadilan kepada para warga.

“Tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memberikan hunian kepada mereka bukan hanya tidak adil, tetapi dzalim. Padahal, sebelumnya Gubernur Anies Baswedan sudah disusun dan direncanakan dengan baik, tetapi justru penerusnya tidak meneruskan kebijaksanaan tersebut,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (24/1).

Ermi Yusfa mengatakan bahwa kasus Kampung Bayam adalah bukti konkret bahwa pentingnya memilih dan memiliki pemimpin yang benar-benar memberikan kepada rakyatnya secara adil. Ia mengaku terenyuh dengan para warga Kampung Bayam yang mengadukan nasibnya kepada Capres Anies Baswedan pada acara Desak Anies. “Ketika Pak Anies bilang saat ini tidak mempunyai kewenangan, dan menunggu beberapa bulan hingga kembali diberikan kewenangan, itu menunjukkan bahwa bagaimana kewenangan itu sangat penting dipegang oleh orang yang amanah,” tukasnya.

Lebih lanjut, Caleg dari Dapil Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ini menambahkan kasus warga Kampung Bayam juga merupakan bukti bahwa adanya ‘ketidakbijakan’ dalam menghadirkan kebijakan publik kepada masyarakat. “Ada banyak prinsip yang harus dipegang dalam kebijakan publik, beberapa di antaranya adalah prinsip keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Ini yang abai dilakukan oleh pemerintah saat ini,” tukas Doktor Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti ini.

Ermi Yusfa juga mendesak agar Pemerintah Pusat, baik Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta DPRD DKI Jakarta segera menegur Plt Gubernur yang tidak menyelesaikan persoalan warga Kampung Bayam yang telah diurus dengan baik oleh gubernur sebelumnya. “Ini adalah kasus yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bersama secara serius. Karena sekali ketidakadilan dibiarkan, maka ketidakadilan tersebut akan terus diulang-ulang kembali dan dapat menimpa siapa saja,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Ermi Yusfa Pemerintah

Berita Terkait

Polri Gelar Sertijab Sejumlah PJU Mabes dan Kapolda
Polda Metro Jaya Jaga Ruang Aspirasi, Aktivitas Masyarakat Tetap Berjalan
Dirgayuza: SMA KTB Buka Penjaringan Talenta Terbaik dari Seluruh Indonesia
SPMB Angkatan Ketiga SMA KTB Dibuka, 180 Siswa Dapat Beasiswa Penuh Selama Tiga Tahun
Penanganan KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Mabes Polri, SAR Gabungan Masih Cari 69 Korban
LSM KCBI Kembali Raih Juara 1 Nasional, Ketum Joel B. Simbolon: Ini Kemenangan Seluruh Kader
Kapolri Luncurkan STNK Digital dan Pembayaran Tilang Terintegrasi, Layanan Lalu Lintas Makin Praktis
Polda Metro Jaya Bagikan Air Minum dan Makanan Ringan kepada Peserta Penyampaian Aspirasi
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Polri Gelar Sertijab Sejumlah PJU Mabes dan Kapolda

Selasa, 29 September 2026 - 10:43 WIB

Polda Metro Jaya Jaga Ruang Aspirasi, Aktivitas Masyarakat Tetap Berjalan

Senin, 28 September 2026 - 19:44 WIB

Dirgayuza: SMA KTB Buka Penjaringan Talenta Terbaik dari Seluruh Indonesia

Senin, 28 September 2026 - 19:40 WIB

SPMB Angkatan Ketiga SMA KTB Dibuka, 180 Siswa Dapat Beasiswa Penuh Selama Tiga Tahun

Senin, 28 September 2026 - 19:32 WIB

Penanganan KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Mabes Polri, SAR Gabungan Masih Cari 69 Korban

Berita Terbaru