Global Expose TV Jakarta – Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Data tersebut berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia, yang menilai tingkat kepuasan publik terhadap layanan mudik tahun ini berada pada level sangat tinggi.
Capaian tersebut dinilai bukan sekadar angka statistik tahunan, melainkan cerminan nyata pengalaman masyarakat dalam menghadapi salah satu mobilitas terbesar di dunia. Dalam skala pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat, tingkat kepuasan ini menjadi indikator konkret bahwa sistem pengamanan dan pelayanan berjalan efektif.
Mudik Lebaran selama ini tidak hanya dipandang sebagai tradisi sosial, tetapi juga fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi. Lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, potensi kecelakaan, hingga gangguan distribusi logistik menjadikan momentum ini sebagai ujian kapasitas negara. Dalam situasi tersebut, kelancaran dan keamanan mudik menjadi tolok ukur kemampuan negara dalam mengelola tekanan publik secara langsung.
Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menegaskan bahwa kepuasan publik pada momentum mudik tidak bisa dilihat semata sebagai ukuran pelayanan, melainkan refleksi dari kualitas sistem negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.
“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” ujar Haidar Alwi.
Ia menambahkan, tanpa memahami mudik sebagai sistem yang kompleks, angka kepuasan 85,3 persen berpotensi dianggap sebagai capaian biasa. Padahal, di baliknya terdapat struktur pelayanan terintegrasi yang mencakup pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kehadiran negara di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.
Survei tersebut juga mengungkap indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan.
Sebanyak 84 persen pemudik mengaku puas terhadap posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, sekaligus tempat istirahat. Sementara itu, 77,6 persen responden menyatakan puas terhadap rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan secara dinamis untuk mengurai kepadatan.
Di sisi lain, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar, yang menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan efektif selama periode mudik. Data ini menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja sistem pelayanan yang saling terhubung dan berjalan simultan.
“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik terbentuk secara rasional,” jelasnya.
Keberhasilan ini juga dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya bergerak reaktif, tetapi juga mengedepankan kemampuan membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah.
Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 tidak lagi sekadar agenda rutin tahunan, melainkan telah menjadi model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Haidar Alwi: Operasi Ketupat 2026 Bukti Nyata Presisi Kapolri, 85,3% Pemudik Puas
