Global Expose TV JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, menginstruksikan seluruh jajaran dan relawan JPKP di Indonesia untuk mengalihkan fokus gerakan dari polemik ijazah Presiden RI ke-7 kepada pengawasan program-program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
Instruksi tersebut disampaikan menyusul perkembangan proses hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah yang kini telah ditangani aparat penegak hukum.
Menurut Maret Samuel Sueken, perkara tersebut sudah memasuki ranah hukum sehingga masyarakat, khususnya relawan JPKP, perlu menghormati proses yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan kepada institusi negara untuk bekerja secara profesional.
“Polisi sudah bekerja, kejaksaan sudah bekerja, dan nantinya pengadilan akan bekerja sesuai kewenangannya. Karena itu saya meminta seluruh relawan JPKP tidak lagi menjadikan polemik ijazah sebagai agenda utama gerakan organisasi. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Maret dalam keterangannya.
Ia menilai energi relawan akan lebih bermanfaat apabila diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini fokus kita harus bergeser. Dari perdebatan politik menuju pengawasan uang rakyat. Dari polemik elite menuju pengawalan kesejahteraan masyarakat. Relawan harus hadir memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Fokus Kawal Program Strategis Nasional
Maret menegaskan, JPKP akan memusatkan perhatian pada sejumlah program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, program tersebut harus dikawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan, mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran.
Selain itu, JPKP juga akan mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang mengelola sumber daya dan anggaran besar dalam mendukung kebijakan gizi nasional.
“Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan publik harus menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan sukses,” katanya.
Perhatian serupa juga akan diberikan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) yang digadang-gadang menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi desa terbesar di Indonesia.
Maret menyebut potensi perputaran anggaran program tersebut mencapai ratusan triliun rupiah sehingga membutuhkan pengawasan bersama agar tujuan mulianya tidak terciderai oleh praktik-praktik penyimpangan.
Relawan Diminta Turun ke Lapangan
Dalam arahannya, Maret meminta seluruh pengurus dan relawan JPKP untuk lebih banyak hadir di tengah masyarakat dibandingkan terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif di media sosial.
Relawan didorong untuk turun langsung ke desa-desa, mempelajari regulasi, memantau pelaksanaan program pemerintah, mendengar aspirasi masyarakat, serta melaporkan berbagai kendala maupun dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
“JPKP bukan organisasi pemburu sensasi. Sejak berdiri, JPKP hadir sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pembangunan. Tugas kita memastikan program pemerintah berjalan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.
Kawal Pemerintahan Bersih dan Berpihak kepada Rakyat
Menutup pernyataannya, Maret Samuel Sueken menyerukan satu komando kepada seluruh keluarga besar JPKP untuk mengawal agenda bersih-bersih pemerintahan serta memastikan pelaksanaan APBN dan APBD benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat.
“Tugas relawan bukan menjadi penyidik. Tugas relawan adalah memastikan uang rakyat tidak bocor, program rakyat berjalan baik, dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mari kita buktikan bahwa relawan hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi juga saat bangsa membutuhkan pengawasan, koreksi, dan solusi,” pungkasnya.
KAWAL PRABOWO BERSIH-BERSIH!
SALAM SATU KOMANDO!
SALAM PENGABDIAN TANPA SYARAT!
JPKP SIAP MELAYANI!
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: Kawal Prabowo Bersih-Bersih, Ketua Umum JPKP Instruksikan Relawan Tinggalkan Polemik Ijazah dan Fokus Awasi Program Rakyat
