Kemendagri Tekankan Profesionalisme Aparat Perizinan untuk Cegah Korupsi

Jumat, 22 Maret 2024 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Glibal Expose TV Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan profesionalisme dari aparat perizinan untuk mencegah praktik korupsi. Pasalnya, merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, perizinan merupakan salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, dengan jumlah sebesar 5 persen dari total keseluruhan kasus korupsi dalam rentang tahun 2004-2022.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Amran menekankan, perlu ada transformasi pelayanan yang diiringi dengan peningkatan kompetensi aparatur bidang perizinan. Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 secara hybrid dari Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

“Transformasi pelayanan publik yang didukung dengan adanya profesionalisme aparatur di bidang perizinan melalui pengembangan Jabatan Fungsional Penata Perizinan diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur pelayanan perizinan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta meminimalisir adanya praktik-praktik korupsi,” katanya.

Amran menambahkan, penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menjadi pintu gerbang proses perizinan juga diperlukan. Lebih lanjut, ia meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan perizinan untuk mengusulkan rekomendasi jabatan fungsional penata perizinan. Hal itu diperlukan sebagai dasar dalam pengangkatan pejabat fungsional penata perizinan yang profesional.

Dalam kesempatan itu, hadir pula perwakilan dari Polri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Ombudsman. Mereka semua menyampaikan hal yang sama tentang pentingnya unsur profesionalisme aparatur di bidang perizinan.

Pada Rakornas tersebut Pemda juga didorong untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan korupsi di berbagai area yang dinilai rawan. Pesan ini terutama ditujukan kepada para sekretaris daerah, inspektur, dan admin MCP provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

 

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan
Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS
Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur
Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Jabatan Strategis Bareskrim Hingga Lemdiklat Mengalami Perombakan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 08:22 WIB

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 November 2026 - 18:40 WIB

Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS

Minggu, 15 November 2026 - 10:42 WIB

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan

Minggu, 15 November 2026 - 10:37 WIB

HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri

Berita Terbaru

Provinsi Sumatera Utara

Sepasang Suami Istri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Mampang

Minggu, 22 Nov 2026 - 10:04 WIB