Global Expose TV Kabupaten Cirebon – Minggu, 15 November 2026 . Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan pengawasan ini digelar di Gedung Olahraga (GOR) Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, hal ini dilakukan sebagai wujud nyata pengawalan wakil rakyat terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Hadir dalam acara tersebut yaitu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XII, Bambang Mujiarto, ST, yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr. Sophie Zulfia. Turut hadir pula para kader, Kuwu Desa Dawuan, tokoh masyarakat, tokoh seni dan budaya Hj. Uun Kurniasih, serta segenap lapisan masyarakat Desa Dawuan. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan wakil rakyat.

Dalam paparannya, Bambang Mujiarto menyoroti masih rendahnya kepekaan para pemangku jabatan dalam menjalankan tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu isu paling krusial yang disorot adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif yang terus terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“Ia menambahkan, dahulu Jawa Barat memiliki lahan pertanian produktif seluas 1,7 juta hektar. Namun pada saat ini, sisa lahan pertanian produktif yang masih dapat dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam hanya tersisa 7.500 hektar. Penurunan jumlah ini terjadi akibat konversi lahan yang dilakukan secara masif untuk kepentingan hunian, perdagangan, dan pembangunan lainnya.
“Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kita harus segera bangkit dan menyadari bahwa lahan pertanian adalah sumber kehidupan masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kedaulatan pangan Jawa Barat akan semakin terancam,” tegas Bambang Mujiarto.
Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophie Zulfia, beserta segenap elemen masyarakat yang hadir menjadi bukti nyata sinergi wakil rakyat tingkat provinsi dan kabupaten. Sinergi ini dibangun untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah, agar seluruh kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Kegiatan pengawasan ini menjadi momentum yang sangat penting untuk mendorong seluruh elemen pemerintahan agar lebih serius dalam melindungi lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali, demi menjamin ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Penulis : Hartono
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Bambang Mujiarto Soroti Penyusutan Lahan Pertanian Produktif Wilayah Jawa Barat












