Perencanaan Pembangunan Kesehatan Dorong Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat

Selasa, 19 Maret 2024 - 04:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Global Expose TV Jakarta – Perencanaan pembangunan kesehatan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3), melalui perencanaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, terjadi peningkatan signifikan dalam angka UHH (Usia Harapan Hidup), yang menandakan adanya progres positif dalam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, capaian tersebut juga diikuti oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Peningkatan kinerja sistem kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rujukan tingkat lanjut, telah membantu memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, capaian pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100% dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

“Saat ini, persentase rata-rata capaian untuk masing-masing jenis pelayanan pada SPM kesehatan kabupaten/kota secara nasional masih belum mencapai target yang diinginkan,” kata Restuardy Daud saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Pembahasan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Primer sampai ke Tingkat Desa, di Hotel Pullman, Jakarta, belum lama ini.

Menyikapi kondisi tersebut, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan SPM dalam bidang kesehatan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kemendagri menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Restuardy Daud juga menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis.

“Tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan program layanan kesehatan primer menjadi hal yang penting. Ini termasuk menjamin adanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan medik, serta biaya operasional beserta gaji dan insentif/tunjangan,” tambah Restuardy.

Restuardy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda, BPKAD, OPD Kesehatan, PUPR, APIP, organisasi masyarakat, kader, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal.

Dengan adanya komitmen serta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan capaian dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Peserta Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri,

Berita Terkait

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan
Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS
Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur
Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Jabatan Strategis Bareskrim Hingga Lemdiklat Mengalami Perombakan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 08:22 WIB

JPKP Tegaskan Komitmen Kawal Prabowo hingga 2029: Relawan Jangan Dikesampingkan dalam Pemerintahan

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 November 2026 - 18:40 WIB

Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS

Minggu, 15 November 2026 - 10:42 WIB

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan

Minggu, 15 November 2026 - 10:37 WIB

HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri

Berita Terbaru

Provinsi Sumatera Utara

Sepasang Suami Istri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Mampang

Minggu, 22 Nov 2026 - 10:04 WIB