Global Expose TV JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan sindikat internasional Indonesia–Malaysia. Jaringan yang terindikasi beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan tersebut kini menjadi sasaran pengembangan penyidikan, termasuk penelusuran aliran dana yang mencapai sekitar Rp2,9 triliun dalam kurun waktu 2018–2024.
Dalam pengungkapan kasus ini, aparat gabungan menangkap empat orang tersangka dan menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan nilai sementara mencapai Rp150 miliar.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan tidak hanya diarahkan pada aktivitas peredaran narkotika, tetapi juga membidik struktur jaringan, jalur pasokan, serta dugaan praktik pencucian uang.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan narkotika secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.
“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Operasi yang dilaksanakan pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya itu mengungkap empat orang dengan dugaan peran berbeda dalam jaringan tersebut.
Mereka masing-masing berinisial FA alias F yang diduga bertindak sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima dan menyamarkan uang hasil narkotika, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar sekaligus pengendali jaringan.
Penangkapan dilakukan dalam beberapa tahap. FA alias F dan J alias E diamankan pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pasokan sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia. Dugaan ini menjadi salah satu fokus pengembangan untuk mengungkap lebih jauh sumber pasokan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan lintas negara tersebut.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkotika. Proses tersebut dilakukan melalui pengolahan data, informasi intelijen, serta pengembangan perkara sebelumnya.
Dari pemetaan itu, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri kemudian memperkuat pengawasan di wilayah Bangkalan untuk mempersempit ruang gerak jaringan dan mengantisipasi distribusi narkotika menuju Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Di sisi lain, penyidik bersama PPATK mendalami dugaan aliran dana melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang berkaitan dengan perusahaan tersebut mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.
Nilai transaksi tersebut kini menjadi objek pendalaman untuk memastikan keterkaitannya dengan aktivitas jaringan narkotika. Penyidik juga menelusuri dugaan pencampuran dana hasil kejahatan dengan transaksi usaha yang sah, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan maupun penyamaran aliran uang.
Dari operasi tersebut, petugas turut mengamankan 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Total nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penerapan TPPU menjadi langkah penting untuk menelusuri keuntungan hasil kejahatan sekaligus mengidentifikasi dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Kristian menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan aktivitas peredaran di lapangan. Polri juga berupaya mengungkap pihak yang diduga mengendalikan jaringan, memasok narkotika, mengelola keuangan, hingga menyembunyikan hasil kejahatan.
“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan aparat memutus rantai pasokan, membongkar struktur pendanaan, serta mencegah jaringan kembali beroperasi.
Pengungkapan ini sekaligus menempatkan penelusuran aset dan transaksi keuangan sebagai bagian penting dalam pemberantasan narkotika. Namun, besarnya nilai transaksi yang teridentifikasi tetap harus dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Dengan demikian, pengembangan perkara ini masih menjadi pekerjaan penting bagi aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan sejauh mana keterlibatan jaringan lintas negara, asal-usul dana yang ditelusuri, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan tersebut.
Penulis : S Bahri dan team
Editor : Korwil
Sumber Berita: Polri Bongkar Sindikat Narkoba Indonesia–Malaysia, Transaksi rp2,9 Triliun Ditelusuri, Aset Rp150 Miliar Disita












