Global Expose TV Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tersebut dan menegaskan bahwa Polri tidak ingin peristiwa serupa kembali terulang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, kejadian di NTT harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah sudah menyiapkan program dan anggaran, serta kita memiliki semangat gotong royong. Yang harus dipastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0 persen kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.
Wakapolri juga menjelaskan bahwa langkah Polri dalam mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.
“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri. Programnya lengkap dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai ke rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” ujar Wakapolri.
Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.
“Saya instruksikan kepada para Kapolres, bersama pemerintah daerah, untuk lebih sering turun langsung melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” jelasnya.
“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau mengalami kesulitan dalam mengaksesnya,” tegas Wakapolri.
Program-Program Pemerintah yang Dikawal Polri.
Untuk memastikan masyarakat memahami dan memperoleh haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan serta mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;
Bantuan Sembako Rp200.000 per bulan bagi 18,3 juta keluarga;
Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;
Bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas;
Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;
Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
Sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
Uang saku magang bagi fresh graduate;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.
“Semua program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri adalah memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.
Ia menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus dilakukan secara nyata hingga ke lapangan.
“Pendataan harus akurat, verifikasi harus dilakukan langsung, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.
Wakapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong, kemiskinan ekstrem dapat kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal tersebut.”
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Faeyza
Sumber Berita: POLRI PRIHATIN ATAS TRAGEDI NTT, WAKAPOLRI PERINTAHKAN JAJARAN TURUN LANGSUNG KAWAL PROGRAM APBN 2026 AGAR BANTUAN TEPAT SASARAN
