Soroti Dugaan Disunatnya Anggaran Pelantikan Petugas KPPS, Mardani: Jangan Kurangi Haknya

Senin, 29 Januari 2024 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Global Expose TV Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani saat dihubungi Awak media, Sabtu malam, di Jakarta (28/1/2024).

Pengecekan ini dirasa penting oleh Mardani karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya. Ia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya atas kejadian tersebut.

Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Dan ternyata oleh pihak vendor disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman, sehingga 24.199 orang petugas KPPS yang dilantik saat itu kemudian mendapatkan snack yang dinilai tidak layak.

Tidak hanya soal snack yang tidak layak, terkait anggarannya pun menjadi polemik. Awalnya per orang dianggarkan Rp 15 ribu namun dalam praktiknya menjadi Rp 2.500. “Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500,” ucapnya.

Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek. Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor.

Facebook Comments Box

Penulis : Agus Marpaung

Editor : Sukadi

Sumber Berita: Anggota Komisi II DPR RI

Berita Terkait

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri
Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS
Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan
HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri
JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres
Polda Metro Jaya Kembalikan 7 Motor Hasil Pengungkapan Curanmor, Korban Ungkapkan Syukur
Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Jabatan Strategis Bareskrim Hingga Lemdiklat Mengalami Perombakan
Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Humanis Sidang di PN Jakarta Timur
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Selasa, 17 November 2026 - 18:40 WIB

Polri Gelar Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap EHS

Minggu, 15 November 2026 - 10:42 WIB

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pura Jagattrayi, Perkuat Ruang Ibadah dan Kebersamaan

Minggu, 15 November 2026 - 10:37 WIB

HUT ke-81 Brimob, Marinir Sambangi Mako Kwitang Pererat Kebersamaan TNI-Polri

Rabu, 11 November 2026 - 06:47 WIB

JPKP Tegaskan Gibran Tak Bisa Diminta Mundur, Maret Sueken: Putusan MA Bukan Pemakzulan Wapres

Berita Terbaru