Global Expose TV Jakarta – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri menggelar Seminar Sekolah bertema “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (13/4). Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan arah transformasi pendidikan kepolisian di tengah perkembangan era digital.
Seminar menyoroti urgensi pembaruan sistem pendidikan Polri agar mampu merespons dinamika global, kemajuan teknologi, serta kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terus berkembang.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Chryshnanda Dwilaksana menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama masa depan Polri sekaligus cerminan peradaban bangsa.
“Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengembangan ilmu kepolisian yang bersifat lintas disiplin, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
“Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti transformasi pemolisian di era digital yang menuntut pendekatan baru berbasis teknologi.
“Pemolisian di era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya percepatan reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
“Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan, penguatan pendidikan HAM, serta pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR tetap mempertahankan posisi Polri berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan.
“Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR,” jelasnya.
Selain itu, Habiburokhman menyoroti fenomena no viral no justice sebagai konsekuensi keterbukaan informasi di era digital.
“Fenomena itu wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral, aparat merespons dan mencari solusi,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” tegasnya.
Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis dalam penguatan pendidikan, manajemen sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi Polri, guna mencetak personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan masa depan.
Penulis : Samsul bahri dan team
Editor : Korwil PROV Kaltim
Sumber Berita: STIK Lemdiklat Polri Dorong Transformasi Pendidikan Kepolisian di Era Digital Lewat Seminar UNIPOL
