Global Expose TV Jakarta – Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja dengan tema Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Selasa (22/4/2025).
Hadir dalam acara tersebut para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya. Turut diundang juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.
Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ruang diskusi santai namun serius, yang fokus membahas berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial.
“Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan,” ujar Kombes Dekananto di lokasi.
Menurutnya, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.
“Harapannya, ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif,” lanjutnya.
Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolres akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.
“Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat,” Tutupnya.
Penulis : Leonardus Marpaung
Editor : Sukadi
Sumber Berita: Polda Metro Jaya Gelar FGD Bareng Serikat Pekerja, Bahas Penegakan Hukum Perselisihan Perburuhan
