Dana BUMDes 2025 Desa Laban Jaya Rp200 Juta Disorot, Mantan Ketua Ungkap Dugaan Ketidakjelasan dan Minimnya Transparansi ‎

Global Expose TV Kabupaten Lebak, Banten – Rabu 01/04/2926.Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Laban Jaya, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran.

‎

Mantan Ketua BUMDes Laban Jaya mengungkapkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyebut, pasca pengunduran diri tersebut, seluruh pengurus BUMDes dibubarkan dan pengelolaan selanjutnya diduga berada di bawah kendali kepala desa.

‎Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa total anggaran BUMDes mencapai Rp200 juta. Namun, dana yang ia terima secara langsung hanya sebesar Rp70 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian empat ekor sapi senilai Rp60 juta serta pembangunan kandang sebesar Rp10 juta. Sementara itu, sisa dana disebut berada dalam pengelolaan kepala desa.

‎Menurutnya, sisa anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelian mesin traktor. Namun hingga saat ini, keberadaan traktor tersebut belum dapat dipastikan. Ia mengaku telah mempertanyakan hal tersebut kepada kepala desa, namun mendapat jawaban bahwa dana tersebut sudah tidak ada.

‎Lebih lanjut, ia mengaku tidak mengetahui lagi struktur pengurus BUMDes setelah dirinya mundur. Ia hanya mengetahui bahwa empat ekor sapi yang dibeli sebelumnya kini dirawat oleh seseorang bernama Sakri.

‎Terkait kandang sapi, ia menegaskan bahwa kandang yang sebelumnya dibangun di belakang rumahnya telah ia kembalikan dananya untuk pembangunan kandang baru. Dengan demikian, kandang yang berada di lokasi tersebut kini merupakan milik pribadi, bukan lagi aset BUMDes.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya BUMDes. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan sisa anggaran tersebut.

‎Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.