GLOBAL EXPOSE TV PANDEGLANG BANTEN — Penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Bagi DPC GMNI Pandeglang, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif pertambangan, melainkan menyangkut masa depan ekologi, keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, serta tanggung jawab negara dalam menjaga warisan alam.
Kita sedang berbicara tentang Ujung Kulon, kawasan konservasi yang menjadi habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Ironisnya, di tengah pentingnya menjaga kawasan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitarnya justru masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.
Memang, penetapan WUP bukan berarti izin pertambangan telah diterbitkan. Namun, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Jangan sampai hari ini pemerintah berbicara tentang pembangunan dan investasi, sementara ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan justru dibiarkan tanpa pengawasan serius.
Lebih jauh, berdasarkan penjelasan Kementerian ESDM, proses pengusulan wilayah tersebut telah melibatkan Pemerintah Provinsi Banten sejak 2015. Lantas, bagaimana posisi dan sikap pemerintah daerah? Apakah Pemkab Pandeglang mengetahui proses tersebut? Apakah pernah menyampaikan keberatan? Dan sejauh mana kepentingan masyarakat serta kajian ekologis menjadi pertimbangan?
Kami tidak ingin pemerintah daerah baru sibuk berbicara ketika kerusakan lingkungan sudah terjadi. Jangan sampai kepentingan investasi lebih diprioritaskan daripada keselamatan ekosistem dan ruang hidup rakyat.
Dalam perspektif Marhaenisme, kekayaan alam harus diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang akumulasi keuntungan segelintir pemodal. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat bukanlah kemajuan, melainkan bentuk lain dari eksploitasi.
Atas dasar itu, DPC GMNI Pandeglang mendesak:
1. Pemkab Pandeglang segera menyatakan sikap resmi dan terbuka terhadap penetapan WUP di sekitar perairan Ujung Kulon.
2. Pemprov Banten membuka seluruh dokumen pengusulan WUP, termasuk surat usulan, kajian teknis, peta koordinat, dan pertimbangan lingkungan.
3. Mendorong kajian risiko ekologis secara independen dan transparan dengan melibatkan akademisi, masyarakat pesisir, nelayan, serta kelompok pemerhati lingkungan.
4. Menjamin tidak ada aktivitas pertambangan yang mengancam fungsi konservasi dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon.
5. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sebab rakyat bukan objek pembangunan, melainkan pemilik hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kami menegaskan, Ujung Kulon bukan sekadar bentang alam yang bisa dihitung berdasarkan potensi ekonominya. Ia merupakan benteng ekologis, sumber kehidupan masyarakat, dan warisan yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang.
Jangan sampai pemerintah lebih sibuk menghitung potensi keuntungan tambang daripada menghitung risiko kehancuran lingkungan!
Kini masyarakat Pandeglang menunggu keberanian pemerintah daerah untuk bersikap. Sebab diam terhadap kebijakan yang berpotensi mengancam lingkungan bukanlah sikap netral, melainkan kegagalan menjalankan tanggung jawab publik.
UJUNG KULON BUKAN UNTUK DIPERTARUHKAN DEMI INVESTASI. KESELAMATAN EKOLOGI DAN KEHIDUPAN RAKYAT HARUS MENJADI PRIORITAS!
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Pandeglang Banten












