DIDUGA GALIAN TANAH TANPA IZIN DI CILILITAN PICUNG AKTIVITAS PENJUALAN MATERIAL DI JALUR SAKETI–MALINGPING DISOROT

Rabu, 18 November 2026 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBAL EXPOSE TV – PANDEGLANG, BANTEN- Aktivitas penggalian tanah yang berlokasi di Desa Cililitan , Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di jalur Jalan Saketi–Malingping, menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan penggalian tersebut diduga belum dilengkapi perizinan pertambangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diterima media, material tanah hasil penggalian tersebut diduga diperjualbelikan kepada pihak perorangan atau konsumen pribadi. Informasi ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan status perizinan, jenis material yang digali, serta legalitas kegiatan pengangkutan dan penjualannya.

Persoalan ini menjadi perhatian karena kegiatan penggalian yang bertujuan untuk kepentingan komersial tidak bisa serta-merta dianggap sebagai aktivitas biasa hanya karena dilakukan di atas tanah milik pribadi.

Dalam ketentuan hukum pertambangan mineral dan batu bara, hak kepemilikan tanah tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk melakukan kegiatan penambangan dan memperjualbelikan material yang termasuk komoditas pertambangan tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

Istilah Galian C yang selama ini dikenal masyarakat juga telah mengalami perubahan pengaturan. Jenis material seperti tanah urug, pasir, dan batuan tertentu memiliki ketentuan tersendiri mengenai perizinan kegiatan penambangannya.

Salah satu jenis perizinan yang dikenal dalam regulasi pertambangan adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), selain perizinan lain sesuai jenis komoditas, lokasi, skala, dan karakteristik kegiatan usaha.

PENGAWASAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN PERLU DIPERIKSA

Selain persoalan legalitas, aktivitas penggalian tanah juga perlu mendapatkan pengawasan dari instansi berwenang, khususnya berkaitan dengan keselamatan lingkungan, kondisi kontur tanah, potensi longsor, kerusakan jalan, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

Pemerintah perlu memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, termasuk kewajiban pengelolaan serta pemulihan lahan apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang diwajibkan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.

INSTANSI TERKAIT DIMINTA TURUN KE LAPANGAN

Menyikapi informasi tersebut, instansi terkait di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kecamatan Banjarsari, Pemerintah Desa Kaduhakuk, serta aparat penegak hukum diminta melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan beberapa hal, di antaranya:

  1. Siapa pemilik atau penanggung jawab kegiatan penggalian tanah tersebut?
  2. Apakah kegiatan penggalian telah memiliki izin yang sesuai?
  3. Apa jenis material yang digali dan diperjualbelikan?
  4. Ke mana material hasil galian tersebut dipasarkan?
  5. Apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan lingkungan dan keselamatan?

Media Global Expose TV juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik lahan, pengelola kegiatan penggalian, Pemerintah Desa Kaduhakuk, maupun instansi berwenang agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

PENEGASAN

Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari kontrol sosial. Jangan sampai aktivitas yang diduga bermasalah dalam aspek perizinan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila kegiatan tersebut telah mengantongi perizinan yang sah, pihak pengelola juga berhak menyampaikan klarifikasi kepada publik.

GLOBAL EXPOSE TV Aktual, Tajam & Terpercaya

Facebook Comments Box

Penulis : Iwan Gejes

Editor : Iwan Gejes

Sumber Berita: Lebak Banten

Berita Terkait

PROYEK PEMBANGUNAN IRIGASI DI DESA TALANG GUNUNG CIPECANG DISOROT: DIDUGA TANPA PAPAN INFORMASI, PEKERJA TANPA APD, DAN KUALITAS PASIR DIPERTANYAKAN
REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 2 CIPECANG SENILAI Rp249,7 JUTA DISOROT: PEKERJA DIDUGA TANPA APD, KUALITAS MATERIAL DIPERTANYAKAN
Warga Kampung Campaka Gotong Royong Perlebar Jalan Pintas, Akses Rusak Bertahun-tahun Jadi Keluhan Masyarakat
Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo
PLANG KLAIM KAWASAN KONSERVASI DI LAHAN DESA DARMASARI DIPERTANYAKAN, PEMDES DIDESAK BERTANGGUNG JAWAB
BURUH PENYADAP KARET PT PERKEBUNAN KROEWOEK BAYAH DIDUGA DIGAJI TAK LAYAK, DISNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIDESAK TURUN SIDAK!
GLOBAL EXPOSE TV BANTEN TEGAS TOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA KE ALAS PURWO: JANGAN ATAS NAMA PENYELAMATAN, HILANGKAN IKON KEBANGGAAN PANDEGLANG!
AHLI WARIS SARNATA PERTANYAKAN LEGALITAS TANAH GEDUNG KDMP DESA BOLANG, KEPALA DESA DISEBUT KLAIM MILIK DINAS PENGAIRAN
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:31 WIB

DIDUGA GALIAN TANAH TANPA IZIN DI CILILITAN PICUNG AKTIVITAS PENJUALAN MATERIAL DI JALUR SAKETI–MALINGPING DISOROT

Rabu, 18 November 2026 - 13:15 WIB

PROYEK PEMBANGUNAN IRIGASI DI DESA TALANG GUNUNG CIPECANG DISOROT: DIDUGA TANPA PAPAN INFORMASI, PEKERJA TANPA APD, DAN KUALITAS PASIR DIPERTANYAKAN

Rabu, 18 November 2026 - 11:17 WIB

REHABILITASI LABORATORIUM IPA SMPN 2 CIPECANG SENILAI Rp249,7 JUTA DISOROT: PEKERJA DIDUGA TANPA APD, KUALITAS MATERIAL DIPERTANYAKAN

Rabu, 18 November 2026 - 08:54 WIB

Warga Kampung Campaka Gotong Royong Perlebar Jalan Pintas, Akses Rusak Bertahun-tahun Jadi Keluhan Masyarakat

Selasa, 17 November 2026 - 20:50 WIB

Ketua DPAC BPPKB HDS Kecamatan Sumur Angkat Bicara, Tegas Menolak Pemindahan Badak Bercula Satu dari TNUK Ujung Kulon ke Alas Purwo

Berita Terbaru