GLOBAL EXPOSE TV – PANDEGLANG, BANTEN- Aktivitas penggalian tanah yang berlokasi di Desa Cililitan , Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di jalur Jalan Saketi–Malingping, menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan penggalian tersebut diduga belum dilengkapi perizinan pertambangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang diterima media, material tanah hasil penggalian tersebut diduga diperjualbelikan kepada pihak perorangan atau konsumen pribadi. Informasi ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan status perizinan, jenis material yang digali, serta legalitas kegiatan pengangkutan dan penjualannya.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kegiatan penggalian yang bertujuan untuk kepentingan komersial tidak bisa serta-merta dianggap sebagai aktivitas biasa hanya karena dilakukan di atas tanah milik pribadi.
Dalam ketentuan hukum pertambangan mineral dan batu bara, hak kepemilikan tanah tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk melakukan kegiatan penambangan dan memperjualbelikan material yang termasuk komoditas pertambangan tanpa memenuhi ketentuan perizinan.
Istilah Galian C yang selama ini dikenal masyarakat juga telah mengalami perubahan pengaturan. Jenis material seperti tanah urug, pasir, dan batuan tertentu memiliki ketentuan tersendiri mengenai perizinan kegiatan penambangannya.
Salah satu jenis perizinan yang dikenal dalam regulasi pertambangan adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), selain perizinan lain sesuai jenis komoditas, lokasi, skala, dan karakteristik kegiatan usaha.
PENGAWASAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN PERLU DIPERIKSA
Selain persoalan legalitas, aktivitas penggalian tanah juga perlu mendapatkan pengawasan dari instansi berwenang, khususnya berkaitan dengan keselamatan lingkungan, kondisi kontur tanah, potensi longsor, kerusakan jalan, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.
Pemerintah perlu memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, termasuk kewajiban pengelolaan serta pemulihan lahan apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang diwajibkan, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
INSTANSI TERKAIT DIMINTA TURUN KE LAPANGAN
Menyikapi informasi tersebut, instansi terkait di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kecamatan Banjarsari, Pemerintah Desa Kaduhakuk, serta aparat penegak hukum diminta melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan beberapa hal, di antaranya:
- Siapa pemilik atau penanggung jawab kegiatan penggalian tanah tersebut?
- Apakah kegiatan penggalian telah memiliki izin yang sesuai?
- Apa jenis material yang digali dan diperjualbelikan?
- Ke mana material hasil galian tersebut dipasarkan?
- Apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan lingkungan dan keselamatan?
Media Global Expose TV juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik lahan, pengelola kegiatan penggalian, Pemerintah Desa Kaduhakuk, maupun instansi berwenang agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
PENEGASAN
Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari kontrol sosial. Jangan sampai aktivitas yang diduga bermasalah dalam aspek perizinan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Apabila terbukti terdapat pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila kegiatan tersebut telah mengantongi perizinan yang sah, pihak pengelola juga berhak menyampaikan klarifikasi kepada publik.
GLOBAL EXPOSE TV Aktual, Tajam & Terpercaya
Penulis : Iwan Gejes
Editor : Iwan Gejes
Sumber Berita: Lebak Banten












